Proyek Gedung Paru-paru dan Jantung Gagal – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Proyek Gedung Paru-paru dan Jantung Gagal

KUDUS, RAJA – Terkait gagalnya rencana pembangunan gedung perawatan khusus penderita paru-paru dan jantung, pihak Unit Layanan Publik (ULP) dan RSUD dr Loekmonohadi Kudus saling lempar tanggung jawab. Kedua pihak sama-sama tidak mau dijadikan “kambing hitam” terkait gagalnya pembangunan gedung yang menelan anggaran hingga puluhan miliar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tersebut. Bahkan pihak RSUD menyalahkan DPRD karena anggaran baru disahkan belakangan.

Direktur RSUD Loekmonohadi Kudus, Aziz Akhyar mengaku tidak mau disalahkan terkait masalah ini. Alasanya, sejak awal proyek ini mau digulirkan pihaknya sebenarnya sudah pro aktif.

Dijelaskan, sejak Juli tahun 2014, pihaknya sudah mengajukan anggaran pembuatan DED terkait rencana pembangunan gedung paru-paru dan jantung. Namun ternyata anggaran itu malah baru disahkan DPRD bulan Oktober. Praktis pihaknya pun tak berani menggarap proyek pembuatan DED karena mepetnya waktu.

“Proses lelang itu butuh waktu, belum kalau ada sanggahan. Makanya kita anggarkan lagi tahun 2015,” kilahnya.

Kemudian, awal tahun 2015, pihaknya juga sudah siap menggarap proyek itu. Namun ternyata pihak ULP yang belum siap melaksanakan. ULP baru terbentuk April 2015.

“Jadi bukan kami yang sengaja memasukkan dokumen lelang DED April. Kondisinya memang seperti itu,” jelasnya.

Setelah melalui serangkaian proses DED pun rampung pertengahan Oktober 2015. Dalam hitungan Aziz, sisa waktu yang ada tak cukup untuk melaksanakan proyek pembangunan gedung paru-paru dan jantung.

“Katakanlah lelang kita ajukan Oktober, itupun juga butuh waktu hingga benar-benar clear. Padahal waktu pembangunan gedung lantai IV itu diperkirakan memakan waktu hingga tujuh bulan. Makanya kita anggap tak bisa dilakukan dan diundur tahun 2016,” tukasnya.

Sementara Kepala ULP yang juga Kabag Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Kabupaten Kudus Catur Sulistiyanto mengatakan pihaknya sejak awal tahun 2015 sebenarnya sudah siap menangani proses pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah lingkup Kota Kretek. Termasuk proses lelang pembangunan gedung paru-paru dan jantung RSUD Loekmonohadi.

Bahkan, pada Februari juga sudah dibentuk pokja untuk menangani kegiatan itu. Namun ternyata dokumen lelang baru diserahkan pihak RSUD bulan April. Itupun juga baru dokumen lelang pembuatan detail engineering design (DED) proyek pembangunan gedung paru-paru dan jantung tersebut.

“Karena ada beberapa perbaikan kegiatan ini baru bisa tayang 20 Mei. Dan lelang DED itu rampung 15 Juli, konsultannya juga sudah ada,” ungkap Catur, kemarin.

Setelah itu, konsultan perencana membuat DED pembangunan gedung paru-paru dan jantung. Dan proses itu rampung 15 Oktober.

Mestinya, lanjut Catur, setelah pembuatan DED, ditindaklanjuti dengan lelang pembangunan gedung paru-paru dan jantung. Namun karena pihak RSUD merasa waktunya sudah terlalu mepet, akhirnya proyek puluhan miliar itu direncanakan digarap tahun depan.

“Prinsipnya kita hanya melaksanakan saja. Kalau dokumen lelang sudah siap semua pasti kita tindaklanjuti,” paparnya.

Menurut Catur, proyek pembangunan gedung perawatan khusus penderita paru-paru dan jantung diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 60 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Rinciannya, untuk pembangunan gedung Rp35 miliar, sedang untuk alat-alat kesehatan (alkes) sebesar Rp25 miliar.

Proyek ini sudah gagal lebih dari satu kali. Awalnya proyek tersebut dianggarkan dalam APBD Perubahan 2014, namun gagal digarap karena alasan mepetnya waktu pelaksanaan. Lalu proyek tersebut dianggarkan dalam APBD murni 2015. Namun lagi-lagi gagal digarap juga.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mukhasiron, mengatakan apapun alasannya, gagalnya proyek pembangunan gedung paru-paru dan jantung sangat merugikan masyarakat. Sebab mestinya jika jadi dibangun tahun ini, masyarakat bisa merasakan manfaat dari sarana pelayanan kesehatan khusus itu.

“Padahal anggaran sudah ada tinggal melaksanakan saja tidak bisa. Ini yang kita sayangkan apalagi ini berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan warga,” tegas Mukhasiron dengan nada kecewa. (sf)

loading...
Click to comment
To Top