Ada Peluang Nur Alam Diperiksa? Ini Komentar KPK… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ada Peluang Nur Alam Diperiksa? Ini Komentar KPK…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepekan lebih telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 25 pejabat dan pengusaha di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Termasuk didalamnya mantan Bupati Buton LM Sjafei Kahar dan mantan Bupati Bombana Atikurrahman.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Polda Sultra dan Baubau terkait dengan penerbitan IUP pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) yang terletak di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

Sejak penyidik KPK turun ke Sultra bahkan jauh sebelumnya, sudah banyak kalangan yang mendesak agar KPK jangan hanya melakukan pemeriksaan terhadap “anak buah” Gubernur Sultra, Nur Alam. Tetapi pemeriksaan juga wajib dilakukan kepada orang nomor satu di Sultra, Nur Alam. Karena Nur Alam dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarnya IUP yang diduga sarat dengan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Plh Kepala Biro KPK Yuyuk Andriati yang dikonfirmasi mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK selama sepekan lebih belum bisa memberikan pernyataan. Alasannya, proses yang sementara ini tengah berlangsung menjadi kewenangan penyidik.

“Kalau soal materi pemeriksaan itu kewenangan penyidik, saya tidak jawab,” kata Yuyuk.

[NEXT-FAJAR]

Lantas apakah akan ada pemeriksaan lanjutan yang bakal dilakukan penyidik KPK di Jakarta terhadap pejabat-pejabat terkait serta Gubernur Sultra, Nur Alam? Yayuk tidak membantah hal itu. Akan tetapi, Yayuk kembali menyerahkan semua itu kepada tim penyidik yang tengah menangani kasus tersebut.

“Riksa (pemeriksaan, red) lanjutan di Jakarta juga tergantung kebutuhan penyidik. Karena itu adalah kewenangan penyidik,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya (LBH Buton Raya) Dedi Ferianto kembali menegaskan kepada pihak KPK agar tidak mengulur-ulur waktu dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus yang diduga melibatkan Nur Alam sudah bergulir sejak lama.

Selain itu, Dedi juga mengungkapkan bahwa dalam kasus ini Nur Alam sebagai penyelenggara negara yang saat itu menerbitkan IUP PT AHB wajib untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Intinya sudah sepatutnya Nur Alam diperiksa dan kalau alat bukti permulaan telah cukup dan meyakinkan kami mendesak KPK agar segera melakukan tindakan hukum berikutnya, yakni menangkap dan menahan Nur Alam,” tandasnya. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top