Pilkada Serentak Sepi dan Kurang Greget – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Pilkada Serentak Sepi dan Kurang Greget

SEMARANG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Tengah Komisi A Sriyanto Saputro menyebut ketatnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah (Pilkada) membuat kampanye di sejumlah daerah di Jawa Tengah terkesan sepi dan kurang greget.

Menurutnya, regulasi yang lama para calon walikota dan bupati berhak membuat alat peraga sendiri. Hal tersebut membuat para calon akan all out, apalagi waktunya pendek. Namun sekarang alat peraga difasilitasi KPU. “Apabila masing-masing calon tunduk pada KPU dan Undang-undang pasti akan lebih sepi lagi. Saat ini muncul gambar-gambar karena curi-curi kesempatan dan panwas tidak berdaya, karena kalau semua fair bisa malah lebih sepi lagi,” ujarnya.
Seperti halnya peraturan nomor 8/2015 tentang perubahan atas UU nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.Dalam UU tersebut secara tak langsung telah membatasi peredaran uang dalam pilkada. Misalnya kampanye pasangan calon yang diatur oleh KPU secara terbuka, transparan, dan adil.
Sriyanto menambahkan PKPU maksudnya baik , tidak mengeluarkan banyak biaya dan difasilitasi, namun faktanya pasangan calon tetap tatap muka dan keliling ke masyarakat, dan hal itu tetap mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan sebelumnya pasangan calon diperbolehkan mengiklankan di media namun sekarang terbentur regulasi.
“Sekarang bisa disebut musim paceklik bagi media yang dikhawatirkan partisipasi masyarakat terhadap pilkada tahun ini menjadi sepi. Ini sebuah aturan, mau gak mau harus kita jalani,” tambahnya.
Sebagai masukan politisi Gerindra ini menyebut sosialisasi KPU kurang masif meski pasangan calon sudah diberi waktu tiga bulan.
Namun dia tidak bisa serta merta menyalahkan karena anggaran yang terbatas. Tapi di balik kekurangan ini bagaimana waktu yang diberikkan bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pasangan calon. Biaya yang kurang lebih Rp30 milyar sangat disayangkan apabila yang hadir sedikit. “Mudah-mudahan kewenangan pusat undang-undang pilkada dapat disempurnakan, di sisi lain UU sekarang banyak kelemahan, di sisi lain anti money politik tapi nyatanya diundang tidak datang, terus mau ngapain,” terangnya. (irf)

loading...
Click to comment
To Top