Surat BKN tak Digubris – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Surat BKN tak Digubris

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Surat larangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pejabat (Pj) kepala daerah memutasi pejabat tidak digubris.

Ada lima Pj kepala daerah yang ditunjuk mengisi kekosongan di daerah yang menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015 tetap merombak para pejabat.

Padahal sudah jelas surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.100-2/99 tertanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian.

“Aturan sudah jelas bahwa penjabat kepala daerah dilarang keras memutasi pegawai. Sebab sifatnya definitif,” tegas Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat, Minggu (15/11).

Untuk itu, lembaganya akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas ASN agar tindakan lima Pj Kepala Daerah di Provinsi Lampung. Yakni, Bandarlampung, Metro, Lampung Timur, Waykanan dan Lampung Selatan ditindaki.

”Tim KSAN kan sudah turun, berarti tinggal tunggu hasil rekomendasinya. Segera kita koordinasikan,” tambah dia.

Selain larangan mutasi jabatan, Tumpak menjelaskan Pj juga dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

“Larangan-larangan dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” ucapnya.

Tumpak menambahkan penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan jabatan ASN, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Terakhir, Pj kepala daerah juga dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (hyt/‎JPG)

Click to comment
To Top