Akbar Tandjung: Munaslub Golkar Harus Segera – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Akbar Tandjung: Munaslub Golkar Harus Segera

SEMARANG – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung inginkan rekonsiliasi antara kedua kubu Golkar yang bertikai menyusul adanya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kubu kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Akbar mengatakan setelah keputusan MA yang memenangkan versi kepemimpinan ARB masih tetap harus menunggu sikap dan respon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. “Masih ada yang harus kita tunggu, yaitu sikap atau respon dari Menkumham. Sikap Menkumham itu yang akan menentukan, tapi semangat rekonsiliasi sangat tinggi,” ujarnya usai menghadiri acara seminar nasional tentang Lefran Pane di Unimus, Semarang, Senin (16/11).
Akbar mengungkapkan sejak awal kisruh yang melanda partai berlambang pohon beringin ini Dewan Pertimbangan telah mengusulkan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menyatukan kedua belah pihak yang bertikai. Menurutnya, Munaslub harus segera dilaksanakan karena dia khawatir Golkar bisa terancam dalam menghadapi agenda politik kedepan.
Mantan Ketua DPR RI itu menegaskan kenyataannya Golkar tidak mudah mengikuti pilkada tanpa ada kesepakatan dari kedua kubu. Dan apabila kedua kubu tidak bisa bersepakat Golkar hanya bisa menjadi partai pendukung.
“Kenyataannya Golkar tidak bisa semudah itu mengikuti pilkada karena ada kesepakatan dari kedua kubu, dan jika tidak bisa sepakat Golkar tidak bisa mengusung paling-paling cuma jadi pendukung,” terangnya.
Ia menerangkan, ARB bisa saja merekonsiliasi munas luar biasa dari kelompok Bali selama mendapat dukungan dari dua pertiga DPD I. Namun dirinya belum tahu sejauh mana DPD I merespon pendapat sikap ARB berkaitan dengan Munaslub.
“Gagasan itu sebenarnya sudah saya sampaikan sejak bulan Januari, tapi karena ARB masih melihat proses hukum, walaupun kita mengatakan nanti kita terganggu pada urusan pilkada nyatanya kita tidak smooth, ikut pilkada harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak,” ujar Menteri Sekretaris Negara di era BJ Habibie ini.
Ia menambahkan apabila kedua pihak sepakat hasil munas dengan didasari aturan-aturan, ia menyebut tak menutup kemungkinan ada ketua baru yang diusulkan para tokoh senior nantinya.
“Yang berminat mau maju kita tidak bisa melarang, tapi lihat suasananya nanti kalau sudah diadakannya Munas. Kita sekarang tinggal menunggu respon pemerintah dalam hal ini Menkumham,” pungkasnya. (irf)

loading...
Click to comment
To Top