Masyarakat Bentuk Satgas Anti-Money Politcs Jelang Pilkada Barru – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Masyarakat Bentuk Satgas Anti-Money Politcs Jelang Pilkada Barru

FAJAR.CO.ID, BARRU – Masyarakat mencium ada dugaan politik uang jelang Pilkada Barru bulan Desember mendatang.

Karena itu, terhitung sejak Senin 16 November, masyarakat dari berbagai komunitas membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politics (politik uang) di setiap kecamatan di kabupaten penghasil udang terbesar di dunia itu.

Sesuai tujuannya, satgas yang beranggotakan perwakilan masing-masing desa akan setiap saat siaga mengantisipasi adanya upaya pihak tertentu yang ingin melakukan politik uang untuk membeli suara rakyat.

“Ini adalah inisiatif sendiri berbagai lapisan masyarakat  yang tidak mau melihat pilkada ini berjalan dengan banyaknya politik uang. Olehnya itu, satgas politik uang kita bentuk di setiap kecamatan yang anggota-anggotanya berbasis desa,” tandas Koordinator Satgas Anti Politik Uang, Andi Jaya, Rabu 19 November.

Jaya menegaskan, satgas yang dibentuk tersebut juga berfungsi mewaspadai jika ada oknum mencurigakan di setiap wilayah, termasuk pergerakan para tim kandidat yang ingin melakukan intimidasi kepada masyarakat.

“Kita sudah sepakat, kalau ada kita temukan di lapangan mau melakukan politik uang, apalagi sudah terbukti, maka kita akan laporkan langsung ke pihak berwenang. Termasuk jika ada rumah yang mencurigakan sebagai tempat penampungan uang, kita akan pantau semua,” tambah Jaya.

Sekadar diketahui, dugaan politik uang mencuat pasca-beredarnya rekaman suara kandidat Malkan Amin yang isi pembicaraannya memberikan uang ke masyarakat 100 ribu per orang. Selain itu membagikan kupon undian umroh.

Hanya saja, bukti dugaan politik uang itu terkesan diabaikan Panwaslu dan aparat kepolisian. Itu nampak saat masyarakat melaporkannya, Panwaslu dan kepolisian terkesan saling “melempar” tanggung-jawab.

Sementara itu, Juru Bicara Andi Idris Syukur-Suardi Saleh (AIS) meminta kepada jajaran Panwaslu dan aparat kepolisian agar tidak membiarkan jika ada praktek politik uang, maupun indikasi-indikasinya sedang berjalan di masyarakat.

“Saya kira Panwas dan aparat kepolisian pasti tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengantisipasi dan menindak para pelaku politik uang, termasuk ke kandidat bersangkutan, karena itu sudah diatur semua secara jelas di undang-undang,” kata Arif. (FAJARONLINE)

loading...
Click to comment
To Top