UMK Jepara Rp1.350.000 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

UMK Jepara Rp1.350.000

JEPARA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jepara, Jawa Tengah, tak keberatan dengan Upah Minimun Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan. Meskipun angkanya lebih tinggi dari PP yang berlaku.

“Kami tak keberatan dengan penetapan UMK Jepara sebesar Rp 1.350.000. Meski angkanya lebih tinggi dari besaran UMK jika dihitung berdasarkan PP yang berlaku,” kata Sekretaris Apindo, Sahli Rais, kemarin.
Besaran UMK Jepara tersebut sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Jepara, yang saat penentuan masih menggunakan skema berdasarkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal terdapat aturan baru mengenai penatapan upah dari Pemerintah Pusat, yang berbeda dengan skema penghitungan upah selama ini, khususnya di Jawa Tengah.
“Rp 1.350.000 tersebut sudah kami sepakati berdasarkan rapat Dewan Pengupahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, alasan pihaknya menerima UMK 2016 sebesar itu dikarenakan saat ini, terjadi “persaingan” antara industri mebel dengan industri tekstil yang mulai banyak berdiri di Jepara. Persaingan ketat terletak pada perebutan tenaga kerja.
Sehingga dengan besaran tersebut bisa menjadi nilai tersendiri dalam menerima tenaga kerja. Dan tidak mengabaikan upah yang layak bagi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Jepara.
Adapun UMK Jepara sendiri telah diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada 9 November lalu. Dalam keputusan Gubernur tersebut, UMK Jepara tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.350.000. SK keputusan tersebut dijadwalkan turun pada hari ini, Jumat (20/11).
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubinwasnaker pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara, Edy Wijayanto menjelaskan bahwa berdasarkan rapat di Pemprov, dipastikan UMK Jepara 2016 nanti memang sebesar Rp 1.350.000.
“Jawa Tengah menggunakan dua skema. Yakni jika usulan Kabupaten kurang dari perhitungan berdasarkan PP, maka yang dipakai adalah besaran UMK berdasarkan PP. Sebaliknya, jika usulan sudah di atas PP, maka yang dipakai adalah usulan UMK berdasarkan KHL,” jelas Edy Wijayanto.
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan bahwa, gubernur telah memilih angka yang lebih tinggi ketika membandingkan jumlah UMK dari perhitungan berdasarkan PP nomor 78 2015 dengan Pergub nomor 65 tahun 2014 tentang petunjuk teknis survei KHL.
“Jika mengacu pada PP, maka UMK Jepara hanya sekitar Rp 1.280.500. Tetapi, pak gubernur memilih aturan yang sesuai dengan KHL, yakni Rp 1.350.000,” terangnya.
Penghitungan UMK, imbuhnya, berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 didasarkan pada UMK tahun berjalan dikalikan inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang datanya didapatkan dari BPS pusat.
“Nilainya sekitar 11,53 persen inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jepara saat ini,” bebernya.
Setelah SK Gubernur turun yang diperkirakan pada 20 November hari ini, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jepara. Pada kegiatan tersebut juga digunakannya untuk awal pembukaan permohonan penangguhan bagi perusahaan yang keberatan dengan besaran UMK tersebut. (nr)

loading...
Click to comment
To Top