Lawan Pejabat yang Sok Berhak di Freeport Jokowi Harus Renegosaisi Kontrak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Lawan Pejabat yang Sok Berhak di Freeport Jokowi Harus Renegosaisi Kontrak

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membentuk lembaga renegosiasi kontrak perusahaan asing yang berada di bawahnya langsung. Guna menghindari perebutan wewenang pejabat yang merasa paling berhak menangani kontrak karya perusahaan tambang, seperti yang terjadi pada PT Freeport Indonesia belakangan ini.

“Kelembagaan itu adalah sebuah Tim Renegosiasi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam rangka evaluasi dan koordinasi,” kata Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Gunawan kepada redaksi, Minggu (22/11).

Dia menjelaskan, sebelumnya kelembagaan seperti itu sudah ada dengan hadirnya Keppres Nomor 3/2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara yang ditandatangani Preisden SBY. Kala itu, tim dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan Menteri ESDM Jero Wacik selaku ketua harian. Sayangnya, hingga pemerintahan SBY berakhir, renegosiasi Freeport belum juga tuntas.

Padahal, Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) memandatkan setahun setelah diundangkan maka kontrak karya harus disesuaikan dengan undang-undang. Dan smelter sebagai tempat pengolah bahan mentah harus sudah dibangun lima tahun setelah UU Minerba diundangkan.

Kini Presiden Jokowi menunjuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago selaku ketua Tim Renegosiasi Freeport dan Menteri ESDM Sudirman Said selaku ketua harian. Namun, setelah Andrinof diganti kini terdapat tiga menteri yang sama-sama bicara tentang renegosiasi kontrak karya Freeport akan tetapi tidak sinkron. Yakni Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Untuk itu, Gunawan berharap agar Presiden Jokowi segera membentuk Tim Renegosiasi kontrak karya Freeport. Tujuannya, selain mensinkronkan para menteri dan gubernur serta para bupati di Papua, juga untuk memberikan informasi akurat tentang proses renegosiasi.

“Karena renegosiasi adalah kewajiban kontrak karya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Minerba, bukan perpanjangan kontrak,” tegas Gunawan. [wah]  

loading...
Click to comment
To Top