Demi Buruh, Politisi PDIP ini Sebut Janji Presiden Jauh dari Kenyataan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Demi Buruh, Politisi PDIP ini Sebut Janji Presiden Jauh dari Kenyataan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Buruh kuras pabrik mulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Aksi kuras pabrik dilakukan sebagai bentuk protes terhadap PP pengupahan yang dianggap tidak berpihak pada kaum buruh.

Aksi buruh mogok nasional tersebut mendapat dukungan dari anggota komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Menurut wanita yang akrab sapa Oneng ini, PP pengupahan yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Jokowi tak sejalan dengan janji Presiden semasa kampanye Pilpres tentang Trilayak (kerja layak, upah layak dan hidup layak) bagi rakyat pekerja.

PP 78 tahun 2015 tersebut justru menunjukkan potret politik upah murah yang sudah dijalankan Pemerintah Jokowi. Padahal, tinggal hitungan beberapa hari lagi gerbang MEA akan dibuka.

“Saya melihat semakin dekat justru semakin diliberalkan sistem yang ada di dalam negeri. Zonder proteksi bagi rakyat sendiri. Padahal, silakan dicek ke negara lain, meski era pasar bebas, bukan berarti zero perlindungan bagi rakyat sendiri, khususnya rakyat pekerja,” jelas Rieke.

Kata Rieke, formulasi pengupahan yang digunakan oleh pemerintah Jokowi telah dirancang sedemikian rupa sehingga kenaikan upah tak lebih dari 10 persen pertahun.

Metode dan rumusan tersebut, sambung Rieke, menafikan faktor nilai tukar, harga energi dan inflasi real. Akibatnya, prosentase kenaikan upah yang tak boleh lebih dari 10 persen ini, berbanding terbalik dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan ongkos hidup lainnya yang harus dikeluarkan para pekerja.

“PP ini bagi saya sebuah bentuk praktek liberalisme yang terjadi di sektor ketenagakerjaan, meniadakan komponen hidup layak, menghapus survey pasar, meniadakan peran dewan pengupahan,” ungkap Rieke.

Tambahnya, dia menilai PP pengupahan Pemerintah Jokowi mempunyai indikasi untuk memberangus keberadaan lembaga tripartit nasional (pemerintah, pekerja, pemberi kerja), dalam relasi industrial.

“Dialog sosial dalam lembaga tripartit yang seharusnya terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian pengejawantahan musyawarah mufakat, artinya secara terang-terangan dipangkas habis. Silakan cek ke negara lain, termasuk yang industrinya kuat, forum dan lembaga tripartit adalah salah satu pilar dalam industrialisasi,” tutupnya.(bis/PJ1)

loading...
Click to comment
To Top