Dewan UKM Diminta Kembalikan Uang Nasabah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Dewan UKM Diminta Kembalikan Uang Nasabah

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Pemerintah Kabupaten Wajo bertindak tegas kepada Dewan UKM Wajo. Pemda meminta Dewan UKM Wajo mengembalikan uang nasabah yang ingin mengambil uang pendaftaran Rp100 ribu.

Hal itu diungkapkan Sekda Wajo, Firdaus Perkesi. Selain diminta mengembalikan uang nasabah, Dewan UKM Wajo juga diminta untuk memperbaiki struktur organisasi. Pasalnya, dalam SK kepengurusan hanya terdapat cap tanpa tanda tangan dan mencatut nama pejabat tanpa ada konfirmasi.

Tak hanya itu, Dewan UKM juga diminta untuk menjelaskan kepada nasabahnya mengenai iming-iming uang Rp20 juta. Karena dibenak masyarakat setelah membayar biaya pendaftaran Rp100 ribu, mereka akan sudah mendapat bantuan Rp20 juta.

“Sesuai penjelasan dari Dewan UKM, fungsinya hanya sebagai fasilitator, melakukan pelatihan, dan membina anggota untuk mendapat legalitas. Tapi masyarakat berpendapat kalau sudah mendaftar dan membayar Rp100 ribu akan mendapat bantuan,” ujarnya.

Mantan Sekwan itu mengatakan, Pemda Wajo bertindak cepat karena ini rawan menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena melibatkan sekira lima ribu orang.

“Intinya kalau ada masyarakat yang keberatan, biarkan polisi yang menyelesaikannya. Karena ini sudah masuk rana hukum. Makanya, kami harapkan Dewan UKM mengembalikan uang pendaftaran bagi masyarakat yang ingin uangnya kembali. Karena masyarakat tidak tahu kalau uang pendaftaran adalah iuran organisasi,” tegasnya.

Sementara Ketua Komite Dewan UKM Pusat yang hadir mengatakan, uang pendaftaran adalah iuran organisasi. Uang itu digunakan untuk pelantikan pengurus dan pelatihan.

“Tugas kami memang hanya sebagai fasilitator, melakukan pelatihan, dan membina anggota untuk mendapat legalitas. Kita hanya memfasilitasi nasabah ini untuk mendapat KUR (Kredit Usaha Rakyat, red.) di perbankan,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Wajo, Sumardi Arifin meminta Dewan UKM Wajo menertibkan anggota atau pengurusnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan program kerja Dewan UKM. Ini bertujuan supaya tidak terjadi persepsi yang bisa meresahkan masyarakat hingga memicu konflik.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekira dua jam dihadiri Kanit Tipikor Polres Wajo, Ipda Syamsurijal, Ketua Komisi I DPRD Wajo, Sumardi Arifin, Kepala Kesbanpol Wajo, M Yusuf Baharuddin, Kabag Perekonomian Setda Wajo, Muh Arwes, dan Ketua Dewan UKM Wajo, Hudaya. (Irwan Kahir/FAJARONLINE.COM)

loading...
Click to comment
To Top