Soal Skandal Freeport, Ini Permintaan PPP ke MKD – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Soal Skandal Freeport, Ini Permintaan PPP ke MKD

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR, Syaifullah Tamliha meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menghadirkan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR Setya Novanto untuk dikonfrontir.

Tamliha menilai penting bagi MKD menghadirkan ketiganya, karena dalam rekaman pembicaraan Novanto dan pengusaha Riza Chalid saat bertemu Presdir PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin, Novanto menyinggung pembahas hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi terkait kontrak PTFI.

“MKD perlu panggil pihak-pihak yang disebut, misal presiden, apakah benar Novanto berbicara dengan presiden soal freeport. Kedua, Sudirman Said (Menteri ESDM) bikin surat ke freeport seolah-olah jual nama presiden, lalu disebut JK suruh Sudirman melaporkan, apa urgensinya melaporkan,” kata Tamliha di gedung DPR Jakarta, Jumat (27/11).

Yang tidak kalah penting, lanjut anggota Komisi I DPR itu, supaya diketahui bagaimana sikap presiden, wapres dan ketua DPR terkait perpanjangan kontrak PTFI. Karena dia sendiri lebih setuju dengan perkataan Bung Karno, kalau generasi muda Indonesia sudah siap mengelola Freeport, maka tidak perlu ada izin kepada perusahaan asing di bidang tambang.

“Sekarang kan sudah sangat siap untuk menambang sehingga buat apa ada freeport. PPP ingin kejar skandalnya, mulai presiden, wapres, menteri ESDM, pimpinan DPR dan M Riza Chalid, dipanggil MKD agar putusan MKD komprehensif,” tegasnya.

Dengan memanggil para pihak tersebut, maka MKD akan bisa melihat siapa yang bermain saham dalam perpanjangan kontrak PTFI tersebut.  Bila terbukti ada anggota DPR termasuk Ketua DPR yang bermain maka tidak ada bisa dipecat atau mengundurkan diri. Bagi presiden jalurnya interpelasi.

“Yang penting komprehensif dan presiden harus sampaikan apakah dia pernah ketemu Novanto bicarakan freeport. Kalau perlu di konfrontir antara Jokowi, JK, Novanto. Itu perlu dibongkar agar Indonesia bisa memutuskan perpanjangan kontrak. Kalau presiden terlibat maka bisa diimpeach. Kalau disebut Pak Luhut (Menkopulhukam) terlibat, saya yakin gak jalan sendiri. Panggil semua,” pungkasnya. (fat/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top