Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Gatot Siap Bantu KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Gatot Siap Bantu KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih bersikap kooperatif dan siap buka-bukaan tentang kasus korupsi yang menjeratnya. Karenanya, Gatot yang kini nonaktif dari posisi gubernur itu telah mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator (JC).

Menurut kuasa hukum Gatot, Yanuar P Wasesa, kliennya memang telah mengajukan diri menjadi JC. “Beliau membuat surat sendiri kira-kira tiga hari lalu,” kata Yanuar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (27/11).

Lantas, mengapa Gatot baru kini mengajukan diri sebagai JC meski sudah sejak Juli lalu menyandang status tersangka dan terseret berbagai kasus korupsi? Yanuar menegaskan, kliennya sebenarnya sudah lama ingin menjadi JC.

Hanya saja, kata Yanuar, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu memang baru mengajukannya ke KPK beberapa hari lalu. Yanuar pun mengaku tak tahu detail soal pengajuan permohonan JC ke KPK.

“Saya tidak tahu soal itu. Karena pengajuan JC juga pribadi, enggak lewat saya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama. Dia menyesali perbuatannya dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap peran pihak lain dalam suatu perkara tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gatot sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus. Pertama, Gatot disangka menyuap tiga hakim dan panitera PTUN Medan sebesar SGD 5.000 dan USD 27.000.

Kemudian kasus itu berkembang ke dua kasus lainnya. Yakni, kasus dugaan suap ke anggota Komisi III DPR F-NasDem Patrice Rio Capella terkait pengamanan kasus korupsi dana bansos di Kejaksaan Agung.

Gatot juga merupakan tersangka suap ke DPRD Sumut 2009-2014. Suap itu diberikan untuk memuluskan pembahasan dan persetujuan APBD Sumut 2012-2015, laporan pertanggung jawaban gubernur Sumut, dan penggagalan penggunaan hak interpelasi 2015. (put/JPG)

loading...
Click to comment
To Top