Audit Dana Kampanye Pilkada Serentak Disoal – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Audit Dana Kampanye Pilkada Serentak Disoal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kelompok Kerja Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengkritisi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tidak transparan dalam  pengauditan dana kampanye pilkada serentak. Mereka bahkan menemukan persoalan dalam audit dana kampanye.

Koordinator Kelompok Kerja Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye Yusfitriadi mengatakan, audit dana kampanye ternyata sejalan dengan tujuan pengaturan‎ dana kampanye. Sebab, dalam pedoman audit laporan dana kampanye hanya disebutkan bahwa bentuk perikatan audit dana kampanye dalam pilkada sebatas audit kepatuhan.

“Itu tidak akan memberikan gambaran utuh mengenai realitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,” ujarnya di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (27/11).

Selain itu, lanjutnya, tahapan proses pemilihan dan penujukan Kantor Akuntan Publik (KAP) juga tertutup. “‎Proses ini sangat rawan diawali adanya transaksi terlarang antara oknum KAP dan KPUD. Sebab, yang memiliki kewenangan memilih dan menunjuk KAP adalah KPUD,” jelasnya.

Yus menambahkan, tertutupnya proses pemilihan dan penunjukan KAP berpotensi adanya manipulasi audit. “Audit potensial tidak dilakukan oleh akuntan publik dari KAP yang ditunjuk oleh KPUD, melainkan oleh tenaga lepas atau bahkan disubkontrakan pada pihak lain yang tidak kompeten,” terangnya.

Bahkan, katanya, audit dana kampanye tidak disertai dengan dukungan anggaran yang  memadai. “Di beberapa daerah diketahui anggaran auditnya di ungkapnya10 juta,” ungkapnya

Padahal,  audit dana kampanye memerlukan banyak prosedur audit. Misalnya, verifikasi fisik beberapa penyumbang. “Nah, proses tersebut rawan dilewati dengan‎ alasan keterbatasan biaya,” katanya.

Hal yang juga jadi catatan IAPI mengenai dana kampanye yang tidak disertai dengan proses audit yang komprehensif. Penyebabnya, akuntan publik hanya melakukan audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang disampaikan pasangan calon kepala daerah.‎ “Padahal, tidak semua pasangan calon melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya,” ucapnya.

Selain itu, katanya, tidak ada kontrol audit dana kampanye.‎ Penunjukan auditor yang asal-asalan juga akan menyuburkan KAP dan akuntan publik yang tak memiliki kompetensi dalam mengaudit dana kampanye. “Dan berpengaruh pada akuntabilitas hasil audit dana kampanye,” tandasnya.

Untuk itu, IAPI mendesak KPU agar segera membuka dan mengumumkan daftar KAP yang telah ditunjuk KPUD untuk mengaudit dana kampanye paslon. “Kami juga meminta Bawaslu dan Kementerian Keuangan untuk mengontrol ketat pengawasan KAP yang mengaudit dana kampanye,” pungkasnya.(rka/JPG)

To Top