DPR dan Presiden Akan Revisi UU KPK, Johan Budi: Saya Kaget! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

DPR dan Presiden Akan Revisi UU KPK, Johan Budi: Saya Kaget!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kontraversi.

Meski demikian, DPR telah memasukkan revisi tersebut dalam Progran Legisasi Nasional (Prolegnas) 2015. Itu sesuai dengan usulan Kemenkumham.

Terhadap hal itu, pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengaku terkejut dengan hal tersebut.

“Saya cukup terkejut mendengar hal itu,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (30/11/2015).

Johan mengatakan, jika semangat revisi untuk memperlemah, KPK menegaskan akan menolaknya. “Apalagi sempat beredar draf RUU KPK bahwa ada sejumlah pasal yang intinya memperlemah,” kata Johan.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan revisi UU KPK tersebut telah digagas sejak lama.

“Ya itu apa pun, bahkan Undang-Undang Dasar saja bisa direvisi, bisa diamandemen apalagi undang-undang,” kata Kalla, di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Minggu (29/11/2015. “Kalau undang-undang itu sudah diusuli sejak 15 tahun lalu, tentu selama 15 tahun itu sudah ada banyak perkembangan. Karena perlu ada revisi,” tambahnya

Selain membantah disebut ada barter antara pemerintah dan Dewan dalam pengajuan RUU KPK. JK juga  mengelak ketika disinggung barter itu untuk memuluskan pemerintah dalam pengajuan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak kepada Dewan.

Sebelumnya diberitakan, revisi  tersebut mendapat protes dari puluhan ribu warga pengguna internet. Langkah pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna Laoly tersebut rencananya akhir tahun ini harus selesai.

Hingga Sinin ini (30/11/2015) pukul 09.26. WIB , pengguna internet yang menandatangani petisi yang diberi judul “JANGAN BUNUH KPK, HENTIKAN REVISI UU KPK” itu sebanyak 48.948 orang. (ril/pj1)

loading...
Click to comment
To Top