MKD Wajib Panggil Jokowi – JK untuk Klarifikasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

MKD Wajib Panggil Jokowi – JK untuk Klarifikasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengatakan Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI tidak bisa dilepaskan dari dukungan politik Partai Golkar. Karena posisi Setya Novanto yang kini jadi pihak teradu di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wapres, maka Golkar menurut Irman, selayaknya juga memberikan pertimbangan terbaik buat Setya Novanto.

“Selaku pihak teradu, saya yakin Setya Novanto sudah pikirkan langkah-langkah dan tindakan terbaik. Golkar mestinya juga memberikan pertimbangan terbaik buat Setya Novanto karena posisi yang ditempatinya sekarang juga dari dukungan Golkar,” kata Irman Gusman, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (3/12).

Menurut Irman, dukungan yang semestinya diberikan Golkar terhadap Setya Novanto tidak masalah bersifat politis karena pihak pengadu Menteri ESDM Sudirman Said menyerahkannya ke MKD.“Yang penting jaga independensi dan transparansi MKD, jangan sampai diintervensi,” tegasnya.

Menurut senator asal Sumatera Barat ini, apa pun putusan MKD nantinya jangan bersifat politis. “Sesuai dengan fungsinya, MKD itu penjaga moral anggota Dewan, maka putusannya harus berlandaskan rtik anggota Dewan, jangan pertimbangan politis,” tegas Irman Gusman.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meminta MKD untuk memanggil Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengklaim telah meminta izin Presiden dan Wapres sebelum melaporkan persoalan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD.

“Ya MKD wajib mengundang Pak Jokowi dan JK untuk klarifikasi klaim izin Presiden dan Wapres tersebut, mengingat ada juga klaim dari Menkopolhukam Pak Luhut Pandjaitan yang menyatakan Menteri ESDM Sudirman Said belum izin Presiden dan Wapres,” terang Nasir Djamil, Kamis (3/12).

Politisi PKS ini berharap ada pengungkapan fakta sebenar-benarnya jangan sampai ada yang ditutup-tutupi terutama pihak eksekutif yang terkesan tidak kompak bersuara.

“Jangan sampai Pak Sudirman Said ini juga mencatut nama Pak Jokowi dan Pak JK dalam melapor ke MKD. Kalau ini terjadi kan jadi persoalan diinternal kabinet. Ada apa ini?” tanya politikus dari Daerah Pemilihan Aceh 1 ini.

[NEXT-FAJAR]

Nasir Djamil juga berharap seluruh persoalan ini dapat diungkap ke publik secara terang benderang, sembari mengingatkan bahwa Pemerintah melalui Menkopolhukam sebelumnya pernah mengingatkan agar seluruh pihak tidak membuat gaduh perpolitikan, karena pemerintah sedang berfokus pada perbaikan ekonomi.

“Kalau sekarang dilihatkan kegaduhan diawali dari eksekutif, bukan legislatif, walaupun pihak yang diadukan adalah legislatif. Tentu ini kontradiksi dengan sikap pemerintah yang meminta agar tidak ada kegaduhan,” kata Nasir Djamil.

Nasir mengharapkan agar kasus ini tidak menutup persoalan yang lebih besar yakni renegosiasi Kontrak Freeport. Kalau kasus ini menutup keinginan kita sebagai bangsa yang berdaulat memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam penambangan di Indonesia tepatnya Papua untuk kesejahteraan rakyat, maka akan sangat disesalkan.

“Semoga kasus ini bisa menjadi triger agar Freeport dapat memberikan bagi hasil yang lebih besar dan adil bagi bangsa Indonesia,” tegas Nasir Djamil. (fas/fri/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top