Saham Pemkot di GMTD Rp3,3 Miliar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Saham Pemkot di GMTD Rp3,3 Miliar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang menjadi hak Pemerintah Kota (Pemkot) belum diserahkan dari developer, termasuk fasum/fasos dari PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Padahal, sudah 17 tahun dikuasai tetapi belum diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Upaya yang dilakukan oleh Pemkot Makassar tidak berbuah hasil. Apalagi, hal yang membuat Pemkot dilema untuk melakukan tindakan tegas karena Pemkot juga memiliki saham di GMTD. Asisten Bidang Pemerintahan, M Sabri mengaku jika Pemkot Makassar mau serius merebut fasum dan fasos dari GMTD, solusinya cuma satu. Yakni, mencabut saham Pemkot yang ada di GMTD.

“Karena ini kan susahnya, kita jadi pemain sekaligus jadi wasit. ‎Harusnya kan wasit ya wasit, atau pemain ya pemain,” ujarnya meyakinkan.

Data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Saham Pemkot di GMTD senilai Rp3,3 Miliar, dengan presentasi 6,50 persen. Jumlahnya 6.600.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp500.

Sabri menjelaskan fasum fasos itu sudah beberapa kali dibahas di DPRD Kota Makassar tetapi belum ada itikad baik. Menurutnya, sumbangsih GMTD bagi pembangunan Kota Makassar memang tidak bisa diabaikan, tetapi jika itu tidak diserahkan akan menjadi preseden buruk kepada investor lainnya nanti.

“Maunya GMTD nanti setelah selesai semua baru diserahkan ke kita. Tetapi, masa kita mau menunggu 800 hektar yang belum dibanguni baru diserahkan itu fasum-fasos?,” jelasnya.

‎Mantan Kadishub Kota Makassar ini mengaku pihaknya tidak ingin GMTD menjadi “negara” di dalam negara. “Tergantung juga sih political will nya pimpinan. Itu tadi sulitnya karena ada saham kita. Kalau saya mending Pemkot cabut saja itu saham kita dari sana,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal menjelaskan GMTD di sini sudah berkomunikasi dengan pusat, bahkan sudah ada tim yang dibentuk. Dinas Tata ruang dan Bangunan (TRB) pun sudah melakukan peninjauan dan menjelaskan tata cara fasum dan fasos diserahkan dan kewajibannya. “Untuk luasannya belum ditahu, karena akan diverifikasi dahulu,” ujarnya.

Mengenai usulan pencabutan saham Pemkot‎ di GMTD, Deng Ical mengaku itu tidak ada hubungannya, konteksnya berbeda. “Fasum Fasos ini kan murni kewajiban bagi setiap developer yang urusi perumahan,” jelasnya. (nurlina arsyad/FAJARONLINE)

To Top