KPK Masih Terancam Lumpuh – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Masih Terancam Lumpuh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlanjut. DPR sepakat memasukkan draf Revisi Undang Undang KPK untuk ditetapkan dalam paripurna sebagai RUU yang akan dituntaskan tahun ini. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Badan Legislatig (Baleg) Jumat, 27 November pekan lalu.

Salah seorang anggota Baleg, Jefirtson R. Riwu Kore membeberkan, beberapa anggota Baleg sangat ngotot untuk melakukan revisi UU KPK tahun ini. Meskipun waktunya sudah sangat singkat, namun, akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan. Ironisnya, kata dia, diputuskan pada hari Jumat yang mana tidak biasanya dilaksanakan rapat-rapat.

“Saya sendiri tidak tahu kalau ada rapat itu. Cuma saya disampaikan  teman-teman Baleg lainnya bahwa sudah disepakati untuk terus dilanjutkan. Ini seperti sangat memaksakan untuk dibahas. Padahal, waktunya kan sudah mepet,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat, 4 Desember.

Jefirtson juga menegaskan bahwa dipastikan draf yang ada masih beum berubah. Pasalnya, belum ada pembahasan soal substansi revisi dalam rapat tersebut. Hal yang dibicarakan hanya soal dilanjutkan atau tidaknya pembahasan ini. Meskipun, banyak reaksi dari masyarakat yang secara tegas menolak revisi ini.

Dia menyebutkan sejumlah hal yang mengancam dan berpotensi melumpuhkan KPK yakni pasal yang menyebut, KPK hanya bisa mengusut kasus dengan jumlah kerugian negara Rp50 miliar ke atas. Ketentuan ini terdapat pada pasal 13 huruf (b) Revisi UU KPK. Kemudian penyadapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a revisi ini.

Ketentuan ini menegaskan bahwa KPK baru bisa melakukan penyadapan setelah mendapat izin pengadilan. Meskipun, pasal ini kata Jefirtson mulai dipertimbangkan untuk dihapus, namun belum ada keputusan bulan untuk menghilangkannya.

“Disinilah masalahnya. Saya sendiri menilai ini adalah cara untuk menghancurkan KPK. Saya melihat memang ada segelintir teman di Baleg yang dimanfaatkan untuk merusak KPK. Buktinya, mengapa dipaksakan sekarang. Kan masih bisa tahun depan. Pikirkan dengan baik-baik dulu,” ujar legislator asal Partai Demokrat ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Juntho mengatakan, sepanjang revisi ini masih dilanjutkan, maka jelas merupakan upaya pelemahan KPK. Pasal-pasal yang ada dalam revisi tersebut, sangat membahayakan kekuatan KPK dalam menjerat koruptor nantinya. “KPK seperti dibuat ompong,” sebutnya.

Sejumlah pasal pelemahan menurutnya, sangat banyak. Mulai dari menghlangkan fungsi penuntutan, menghilangkan kewenanangan untuk mengangkat penyidik independen, dan kewajiban berkoordinasi dengan kejaksaan. Termasuk soal nilai kerugian yang bisa ditangani KPK. “Makanya, satu-satunya cara, jangan ada revisi,” tegasnya. (arm)

loading...
Click to comment
To Top