Paket Kebijakan Ekonomi VII Diluncurkan, Ini Poin-poinnya – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

Paket Kebijakan Ekonomi VII Diluncurkan, Ini Poin-poinnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid VII, Jumat (4/12) malam.  Sasarannya masih sama, untuk menstimulus ekonomi nasional yang belum membaik. Deregulasi ini juga terbit untuk meringankan keuangan perusahaan dalam meningkatkan produksi tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menko bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah akan memberikan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya. Hal itu berlaku selama jangka waktu dua tahun, dan setelahnya akan dievaluasi perlu tidaknya diperpanjang.

“Fasilitas ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kira-kira lebih rincinya adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini,” kata dia.

Adapun syarat pengajuan keringanan PPh itu adalah yang menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5.000 orang, kemudian menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan.“Jadi harus ada list- nya juga,” ucap dia.

Selanjutnya, pemberian fasilitas keringan diperuntukan bagi perusahaan yang hasil produksinya diekspor minimal 50 persen berdasarkan hasil produksi pada tahun sebelumnya.

Terakhir, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta. Aturan ini berlaku mulai 1 Desember 2016. Hanya saja, pemanfaatan fasilitas subsidi PPh tidak berbarengan atau diberikan setelah ada fasilitas lainnya yang dia dapat yang bersangkutan dengan pajak

“Jadi jangan yang tinggi-tinggi yang mendapat fasilitas, yang bawah aja ya, sampai dengan Rp  50 juta,” urai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Substansi kedua masih terkait padat karya, Darmin menambahkan, adanya perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu.

“Kalau investasi seratus dia hanya diperhitungkan dalam perhitungan pajak 95. Ada fasilitas 5% selama 6 tahun” bebernya.

[NEXT-FAJAR]

[baca juga: Perkuat UMKM, Akumindo Berharap Jadi Mitra Sejajar Pemprov Banten]

[baca juga: Paket Kebijakan Ekonomi VI Hanya Untungkan Asing?]

[baca juga: Akumindo – Microsoft Jalin Kerjasama Cerdaskan UMKM di Bidang Teknologi]

Selain itu, ada pengurangan dividen yang dibayarkan sebagai subjek pajak luar negeri dari pajaknya 20 persen menjadi 10 persen. Jenis industri yang mendapat fasilitas ini juga meliputi industri alas kaki, industri sepatu olahraga, industri sepatu teknik lapangan, industri.

“Semuanya untuk bisa memperoleh fasilitas tax allowance. Bahkan disemua provinsi tanpa terkecuali,” tandas Darmin.(hyt/JPG)

Click to comment
To Top