APBN Makin Besar, Kesenjangan Makin Lebar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

APBN Makin Besar, Kesenjangan Makin Lebar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di era reformasi kesenjangan ekonomi terus naik dibandingkan dengan era orba.  Pada masa orde baru, rasio hanya 0,31 perseb namun saat ini gini rasio sudah mencapai 0,42 persen.

“Kenaikan kesenjangan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui cukup besar dan terus meningkat. Hanya saja dalam implementasinya  kenaikan anggaran tersebut belum diikuti oleh kenaikan kesejahteraan ekonomi rakyat,” kata Ahmad Zaky, Ketua Presedium Indonesia Social Justice Network (ISJN)

Menurutnya, Bbsarnya APBN belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat. Saat ini APBN mencapai Rp 2000 triliun lebih tapi kesenjangan makin tinggi. Sejak awal gerakan reformasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya kesejahteran harus menjadi ukuran bagi keberhasilan seorang pemimpin.

“Kondisi  gini rasio tersebut, rawan terjadinya kekerasan sosial dan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia. Jika kesenjangan tidak diatasi, maka juga rentan munculnya disintegrasi bangsa,” ujarnya.

Olehnya itu, Zaky menilai perlunya perubahan kebijakan agar kesenjangan ekonomi bisa dikurangi dan kemakmuran rakyat terus meningkat. Dengan langkah tersebut, diharapkan anggaran APBN yang cukup besar tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

ISJN sendiri, lanjut dia, mendukung dan mendorong agar terus mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan pinggiran daerah. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat akses pemerataan bagi daerah di Indonesia. Sebagai contoh, di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, pasokan listrik yang tidak mencukupi. Jangankan untuk industri kecil, untuk penerangan dan kebutuhan rumah tangga saja tidak mencukupi.

“Demikian juga pemenuhan Bahan bakar minyak (BBM) yg selalu lebih mahal dari harga di pulau-pulau utama. Hasil perikanan yg berlimpah tidak sebanding dengan harga BBM yang harus dibeli oleh nelayan,” ungkapnya.

Namun demikian, kata dia, dalam melakukan percepatan infrastruktur tetap harus mempertimbangkan tata ekologi dan tata ekonomi. Sebab jika proyek infrastruktur tersebut tidak mempertimbangkan aspek lingkungan juga bisa menimbulkan masalah sosial dan lingkungan ke depannya.

Ia menambahkan ISJN berencana akan melaksanakan International Social Justice Conference yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015 di Hotel M-Regency Hotel, Makassar, Sulawesi Selata . Acara tersebut direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden H M Jusuf Kalla dan akan dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negeri diantaranya Australia, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

“Konferensi ini akan mempresentasikan 30 paper dari kurang lebih 100 paper yang diterima n diseleksi oleh panitia. Tema- tema paper yang dipresentasikan terkait dengan isu-isu keadilan sosial seperti, pembangunan berkelanjutan, perluasan akses untuk kelompok disabilitas, demokrasi dan kekerasan, mitigasi bencana,” bebernya.

loading...
Click to comment
To Top