JK Tolak UUD 1945 di Amandemen – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

JK Tolak UUD 1945 di Amandemen

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju wacana amandemen UUD 1945. Pernyataan JK sapaan akrab Wapres dilontarkan usai mendengar pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di simposium kebangsaan bertemakan ‘Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketatanegaraan pasca reformasi’ di Nusantara IV kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).

Pria yang akrab disapa JK itu mengakui fungsi konstitusi dibentuk dan didasari kebutuhan zaman. Nah, ketika UUD 1945 dibentuk, kondisinya berubah sangat cepat saat itu. Oleh karenanya dibuat peraturan untuk menjadi operator UU.

“Namun dengan begitu sederhana tapi punya makna yang besar karena mempersatukan kita,” ujarnya.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terhitung sejak 1999-2002.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.‎

[baca juga: Megawati Merasa UUD 45 Perlu Diamandemen Lagi]

Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini.

Pasca reformasi, lanjut JK, demokrasi menjadi pilihan dalam sistem ketatanegaraan bangsa. Sebab, sistem otoriter di era Presiden Soeharto perlu diubah. Kendati demokrasi menurutnya bukan sistem yang paling baik, akan tetapi sistem itu minim dari segala permasalahan. “Kita pilih demokrasi sejak awal,” imbuhnya.

Namun, apakah perlu amandemen? UUD 1945 setelah diamandemen tentu sangat baik sekali tapi praktik harus dievaluasi, bukan undang-undang,” tuntas politikus Golkar itu. (dna/JPG)

loading...
Click to comment
To Top