Perajin Batik Keluhkan Kebijakan Pemkab Pati – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Perajin Batik Keluhkan Kebijakan Pemkab Pati

PATI – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menggunakan Batik Mina Tani dikeluhkan sebagian perajin batik. Pasalnya, orderan dari pemda tersebut tidak merata ke semua perajin. Sebab sesuai hitungan kebutuhan dengan jumlah pembatik maka semua perajin bakal kuwalahan melayani ribuan permintaan batik tulis sebagai seragam di hari Kamis.

Salah satu pengusaha batik Bakaran, Puryanto, mengaku tak dilibatkan asosiasi batik untuk ikut menjadi salah satu pemasok tender pengadaan batik minatani bagi PNS di Kabupaten Pati. Kebijakan Bupati tersebut hanya bisa dinikmati orang-orang tertentu, tak termasuk dirinya yang tidak tergabung dalam asosiasi.
“Jikalau pun ada perubahan regulasi dari Kemendagri terkait jadwal pemakaian seragam PNS, saya sebagai pengusaha merasa tetap optimis bisa menjual batik saya. Karena saya tidak terikat dengan lembaga atau kedinasan apapun. Dan saya bisa memasarkan batik saya sendiri meski tidak melalui asosiasi,” terang pengusaha batik yang sudah besar itu.
Suami Hartatik itu mengaku ada rasa kecewa mengingat Disperindag selaku kepanjangan tangan Pemkab yang membawahi industri kerajinan batik lokal terkesan tak maksimal melakukan pembinaan di tingkat bawah.
“Memang benar Disperindag telah melakukan pembinaan, tapi itu tidak maksimal. Skup-nya tidak semua, tapi tertentu saja. Malah saya menggandeng LSM dan membuat pelatihan sendiri untuk menghidupkan kembali batik Bakaran ini dengan memanfaatkan bantuan dari PNPM. Itulah awalnya yang menghidupkan kembali usaha saya,” jelasnya.
Karena itu, selaku pengusaha batik Bakaran ia tidak merasakan bertambahnya orderan dari kebijakan penggunaan batik minatani untuk seragam resmi PNSD tiap hari Kamis, yang dicanangkan oleh Bupati Pati.
“Mungkin bagi pengrajin lain, banyak yang masih bergantung pada hasil penjualan batik minatani yang dipasok ke asosiasi. Karena mereka berpikir supaya tidak usah rekoso, sudah ada yang menampung. Kalau saya tidak, jangkauan pasar telah saya luaskan hingga nasional. Yang saya butuhkan adalah kreasi dan inovasi agar batik saya tetap jalan,” tegasnya.
Saat ini, pria yang telah memiliki 100-an distributor itu lebih menggantungkan usahanya pada pameran. Selain lebih efektif menyasar konsumen secara bebas tanpa terikat, ia juga yakin untuk di luar daerah, batik bakaran sudah banyak yang mengincar. Alasan itulah mengapa Puryanto yakin, bisa memajukan usaha batiknya meski tak menjadi bagian dari pengrajin batik yang memasok pakaian dinas PNS daerah.
Menanggapi keluhan ini Disperindag Kabupaten Pati mengaku baru mendengar informasi tersebut. Kepala Disperindag Pati melalui Kasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Sutopo mengaku akan segera melakukan klarifikasi ke lapangan untuk mendapatkan informasi lebih jelas.
“Sebelumnya saya sudah pernah mengatakan, jika memang pengurus asosiasi dianggap tidak bagus ya silahkan diganti. Tak harus itu terus,” ujar Sutopo.
Menurut Sutopo, asosiasi adalah wadah yang memang dibentuk sendiri oleh pengusaha batik sebagai sarana pengembangan dan pemberdayaan pengrajin batik bakaran di kecamatan Juwana. Bahwa nama asosiasinya sendiri adalah Asosiasi Batik Kabupaten Pati, itu tujuannya agar bisa menampung semua pembatik dari daerah lain dan bukan hanya didominasi batik bakaran. Meskipun dalam kenyataan, asosiasi batik ini hanya dihuni pengusaha batik bakaran.
“Dalam usaha batik ini kan ada yang formal maupun non formal. Yang formal ini baru ada delapan yang sudah berijin. Lainnya masih non formal. Tetapi bagi mereka yang ingin menjadi anggota asosiasi bisa-bisa saja dari semua kalangan pengrajin batik. Meskipun kebanyakan memang didominasi pengrajin batik bakaran dan itu pun anggotannya baru ada 21 pengusaha batik,” terangnya.
Efek dari 21 pengusaha batik itu banyak pengrajin batik yang telah diberdayakan. Menurut data di Disperindag, pengrajin batik bakaran sendiri ada sekitar 300 orang.
“Mestinya dengan banyaknya order dari SKPD untuk memenuhi kebutuhan batik ini, semua pengrajin batik bisa ikut dilibatkan. Tapi dengan kesepakatan yang kalau perlu di atas kertas dan ditanda-tangani bersama, jika tidak sesuai standart harus siap batiknya disortir,” tambahnya. (sf)

loading...
Click to comment
To Top