Fadli Zon Klaim Sebagian Parpol Dukung Pembentukan Pansus Freeport – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Fadli Zon Klaim Sebagian Parpol Dukung Pembentukan Pansus Freeport

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hingga kini memang belum ada sikap resmi partai politik menanggapi wacana pembentukan Pansus Freeport. Hal ini diakui Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menduga dalam diskusi akhir pekan di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu pagi (12/12).

Namun ia menduga sebagian besar parpol akan setuju dibentuk pansus Freeport karena begitu banyak masalah meliputi operasional perusahaan asing itu di tanah Papua.

“Jika disetujui (pansus Freeport) ini akan mengorek begitu banyak masalah yang selama ini seolah-olah tidak bisa disentuh, dari mulai kontrak karya satu, kontrak karya dua, termasuk yang rezim sekarang bagaimana penataan hubungan kita dengan Freeport,” tegas Fadli.

Menurutnya, permasalahan-permasalahan itu perlu diungkap secara holistik jika konsisten pada konstitusi, terutama pasal 33 UUD 1945.

“Ini pasal yang menurut saya paling berharga, kalau boleh dibilang begitu, karena terkait sumber daya alam ini, karena disitu disebut bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Mengutip pendapat Tan Malaka dalam bukunya yang ditulis tahun 1948, Fadli menyebutkan, interprestasi atas konsep dikuasai oleh negara artinya dimiliki, diurus, dan dikerjakan oleh negara. “Ini interprestasi yang sangat bagus dan solid, ini yang menurut saya ke depan mengenai sumber daya itu kita harus seperti itu,” ujarnya.

Ia yakin anak bangsa sendiri memiliki kemampuan untuk mengoperasi Freeport juga tambang minyak yang terkandung di perut bumi nusantara. Fadli menekankan, bukan berarti Indonesia anti investasi asing tapi setidaknya ada kerja sama win-win. Selama ini Freeport menurut dia, menikmati terlalu banyak kekayaan alam Indonesia.

“Hanya dengan royalti satu persen, kemudian naik tiga persen, baru sekarang naiknya tambah lagi sedikit. Itu bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kita hanya menonton saja disitu, bahkan secara otoritas kadang-kadang otoritas Indonesia pun tidak bisa menyentuh ke area Freeport,” cecar Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra.

“Ini menurut saya harus diubah, kita harus membuat kesetaraan bukan hanya itu negara dalam hal ini harus mengusai dulu aset itu,” pungkasnya. (wid/rmol)

loading...
Click to comment
To Top