Dinilai Masih Memberatkan Rakyat, Enam Fraksi “Keroyok” BPJS – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Dinilai Masih Memberatkan Rakyat, Enam Fraksi “Keroyok” BPJS

SEMARANG – Kebijakan pemerintah mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dinilai belum sepenuhnya dinikmati rakyat kecil. Hal itu berdasarkan laporan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Jawa Tengah dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Tengah lantai 4, Selasa (15/12).

Dari delapan partai politik yang ada di Jawa Tengah, enam diantaranya kompak menyinggung masalah pelaksanaan BPJS. Diantaranya yang mengkritisi adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PPP.
Sri Hartini dari Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum dari partai yang mengusungnya. Menurutnya, kebijakan pemerintah mengenai BPJS memberatkan masyarakat kecil yang seharusnya memenuhi rasa keadilan penggunanya. Dirinya mencontohkan kasus di Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, warga yang melahirkan ternyata tidak tercover BPJS meski sudah didaftarkan.
“Melihat kasus tersebut masyarakat memohon pada pemerintah agar ada solusi yang lebih bijak dan manusiawi sehingga keberadaan BPJS bukannya justru memberatkan masyarakat tapi membantu dan meringankan,” ujarnya dalam pembacaan pandangan umum.
Sedangkan Fraksi PAN diwakili Jayus mengutarakan permasalahan BPJS yang masih berbelit dan sering ditolak dengan alasan kamar penuh, padahal warga setiap bulan membayar iurannya. Kata dia masyarakat mengharapkan program tersebut yang notabene merupakan program pemerintah pusat yang bersinergi dengan program Jamkesda Provinsi.”Perlu banyak sosialisasi terkait program tersebut, pelayanan kesehatan dilapangan juga masih menjadi hal yang harus diperhatikan,” kata Jayus.
Dari Partai Golkar dalam pandangan umum yang disampaikan Sukirman menyatakan masyarakat mengeluhkan persyaratan yang rumit dan pelayanan yang kurang baik dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
MH Wicaksono dari PKB mengkritisi pelayanan pasien BPJS yang semakin kurang diperhatikan pelayanannya. “Masyarakat mengeluh kelas III, II dan I seringkali penuh, hal ini menjadikan masyarakat terpaksa naik kelas, padahal jika naik kelas pengguna BPJS harus membayar mahal selisih harga,” kata Wicaksono.
Hal senada disampaikan Kukuh Birowo dari Partai Demokrat. Banyaknya pasien BPJS kesehatan tidak tertampung di pusat-pusat kesehatan, Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan puskesmas. “Jangankan di daerah-daerah terpencil, di perkotaan masih banyak puskesmas yang tidak siap menerima pasien BPJS,” ujarnya.
Hartinah dari Fraksi PPP menyampaikan keberadaan BPJS yang semestinya membantu masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan. “Seringkali terjadi pasien BPJS kurang mendapatkan pelayanan yang baik bahkan beberapa rumah sakit swasta tidak melayani pasien BPJS” kata Hartinah.
Sementara Fraksi PDIP yang disampaikan Kadarwati tidak sedikit pun menyinggung masalah BPJS kesehatan. PDIP lebih menyoroti pembagian beras bagi rakyat miskin yang terkendala kualitas beras yang buruk dan banyak yang tidak sesuai sasaran. Selain itu, dalam kesejahteraan masyarakat PDI P menyatakan program bedah rumah perlu ditingkatkan jumlah anggaran dan luas jangkauan.
Sidang paripurna yang diketuai Rukma Setyabudi itu tidak dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lantaran sedang di Jakarta dan diwakilkan Sekda Sri Puryono. Sidang dihadiri pula SKPD di Jawa Tengah dan berakhir pukul 11.45 WIB. (irf)

loading...
Click to comment
To Top