KPU dan Panwas Mamuju Utara Diadukan ke Bawaslu – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

KPU dan Panwas Mamuju Utara Diadukan ke Bawaslu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–KPU dan Panitia Pengawas (Panwas) Mamuju Utara, Sulawesi Barat, diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan penyelewengan wewenang dan membiarkan terjadinya pelanggaran pemilu saat pelaksanaan Pilkada Bupati-Wakil Bupati 2015.

Selain KPU dan Panwas Mamuju Utara, pasangan calon (Paslon) bupati-wakil bupati nomor urut 2, Agus Ambo Djiwa-Muhammad Saal (Handal), dan penjabat bupati Mamuju Utara dari mulai kepala dinas, camat, kepala desa hingga kepala dusun turut dilaporkan karena melakukan pelanggaran Pilkada.

Mereka dilaporkan Tim Kuasa Hukum Paslon bupati-wakil bupati nomor urut 3 Abdullah Rasyid-Marigun Rasyid (Amar), Kamis (17/12). Laporan tim kuasa hukum Paslon Amar tersebut diterima secara langsung oleh anggota Bawaslu Nasrullah di kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Salah satu tim kuasa hukum Paslon Amar, Abdurrahman mengatakan, pihaknya KPU Mamuju Utara telah sengaja melakukan pemalsuan dokumen dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). KPU juga menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT B1) terhadap pemilih yang tidak mempunyai Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Bahkan, banyak pemilih ganda di DPT dan DPT B1 tersebut. KPU juga melegalkan penggunaan dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal yang cacat hukum. Lebih serius lagi, KPU memasukkan DPT Mamuju Tengah ke DPT Mamuju Utara,” papar Abdurrahman.

Ironisnya, ketika pihaknya melaporkan penyelewengan wewenang yang dilakukan KPU ke Panwas, Panwas malah membiarkannya, dan tidak melakukan tindakan apapun.

“Karenanya kami laporkan KPU dan Panwas Mamuju Utara karena kedua institusi ini sudah melakukan  pelanggaran, yakni penyalahgunaan wewenang, dan pembiaran pelanggaran Pilkada,” kata Abdurrahman.

Adapun laporannya terhadap Paslon Handal, karena pasangan petahana ini melakukan politik uang dalam pelaksanaan Pilkada 2015 lalu. Tim pemenangan Paslon Handal, ungkapnya, telah membagi-bagikan uang senilai Rp150.000.000 ke setiap desa di Mamuju Utara.

“Pasangan incumbent ini juga diduga membagi-bagikan uang ke pemilih dengan jumlah yang bervariasi. Kami punya bukti video, sms, dan lainnya,” paparnya.

Adapun gugatan terhadap penjabat Mamuju Utara dari kepala dinas hingga kepala dusun, katanya, karena mereka menggunakan fasilitas negara, seperti mobil berplat merah dalam memobilisasi masyarakat saat masa kampanye, dan kampanye akabar.

“Mobil dinas juga digunakan dalam membagi-bagikan sembako dan uang tunai ke masyarakat. Seluruh jajaran Pemda Mamuju Utara digerakkan untuk mendukung Paslon nomor urut 2,” ujar Abdurrahman.

Dengan laporannya tersebut, Abdurrahman menyatakan, pihaknya meminta Bawaslu untuk mengambil alih kasus pelanggaran Pilkada di Mamuju Utara. Karena masiifnya pelanggaran Pilkada, Bawaslu juga harus menyatakan bahwa hasil Pilkada di Mamuju Utara batal demi hukum. “Kami juga meminta Bawaslu mendiskualifikasi Paslon nomor urut 2,” katanya.

Menyikapi ini, Nasrullah mengatakan, pihaknya akan mendalami aduan tersebut. Bila laporan itu benar adanya, tidak menutup kemungkinan tuntutan yang disampaikan dikabulkan Bawaslu. “Kita kaji dulu laporannya. Bisa saja dikabulkan (tuntutannya, red) kalau terbukti benar,” paparnya. (fmc)

loading...
Click to comment
To Top