Nur Alam Ingatkan Kepala Daerah Jangan Asal Comot Pejabat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Nur Alam Ingatkan Kepala Daerah Jangan Asal Comot Pejabat

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Serapan anggaran kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tahun 2015 hanya mencapai rata-rata 70 persen. Kondisi tersebut membuat Gubernur Sultra, Nur Alam ingin mengevaluasi kebijakan daerah. Termasuk penempatan pejabat pada masing-masing SKPD yang bertanggung jawab dalam merealisasikan anggaran tersebut.

Nur Alam menilai, salah satu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran karena kekeliruan menempatkan pejabat yang tidak sesuai bidangnya. Hanya karena ada kedekatan emosional, beberapa kepala daerah nekat menempatkan “orang dekatnya” pada jabatan eselon II maupun jabatan strategis lainnya. Padahal dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014 ditegaskan, proses penempatan jabatan atau promosi harus sesuai dengan kompetensi.

Gubernur Sultra memperingatkan kebijakan ini harus dievaluasi karena bisa menghambat kinerja pemerintah. Bukan hanya optimalisasi serapan anggaran, namun inovasi program kerja pemerintah. Apalagi yang menyangkut pengawasan atau audit internal. Sebab gerbang ini yang menjadi pintu adanya temuan. Bila Inspektoratnya tidak cakap, maka pelaksanaan program pemerintah bisa bermasalah.

“Saya ingin mengingatkan, agar penempatan pejabat jangan asal-asalan. Jangan asal comot pejabat. Cuma karena yang bersangkutan dulunya adalah tim sukses lalu ditempatkan di posisi strategis. Kalau mampu mungkin tidak apa-apa, namun kalau sebaliknya bisa jadi persoalan. Ada sarjana agama atau sarjana pendidikan jadi kepala dinas PU. Begitupun ada mantan camat yang jadi kepala Inspektorat. Kalau begini, bagaimana pelaksanaan program pemerintah efektif dan efisien,” ungkap Nur Alam, kemarin.

Yang menjadi perhatian, kata dia, penempatan Kepala Inspektorat. Sebagai pengawas internal, jabatan ini harus ditempati seorang akuntan yang mengerti laporan administrasi dan keuangan. Apalagi jabatan ini begitu strategis dalam memberi masukan terkait pengunaan anggaran. Bila salah mengambil langkah, pelaksanaan program kerja pemerintah bisa berujung pada perkara hukum. Makanya, pengawas internal harus memastikan persoalan ini benar-benar clear.

[NEXT-FAJAR]

Mantan Wakil Ketua DPRD ini menambahkan pejabat yang memiliki pangkat tinggi, namun bekerja di luar disiplin ilmunya berpengaruh besar terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pelaksanaan program SKPD. Untuk itulah, penempatan jabatan harus didasarkan kompetensi dan kualifikasi kerja, bukan dikarenakan personal interest. Dengan begitu, diklat yang dilakukan daerah terkesan mubazir karena pejabat tidak diberdayakan dengan baik.

“Bagi pasangan calon pemenang Pilkada serentak, harus pandai memilah-milah. Jangan lantaran tim sukses, lalu dicaplok begitu saja. Sebab mereka-mereka inilah yang akan menjadi cermin kinerja kepala daerah. Bila tidak memuaskan, kinerja kepala daerah akan dinilai buruk, demikian pun sebaliknya,” imbaunya. (mal/KP)

loading...
Click to comment
To Top