Kantongi Bukti Kecurangan di Pilkada Muna, Rumah Kita Siap Daftarkan Gugatan di MK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Kantongi Bukti Kecurangan di Pilkada Muna, Rumah Kita Siap Daftarkan Gugatan di MK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pilkada Kabupaten Muna sudah selesai. Pasangan nomor urut 3 LM Baharuddin – La Pili oleh KPUD Muna ditetapkan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dengan jumlah 47.467 suara. Jumlah itu selisih tipis dengan pasaing terdekatnya pasangan nomor urut 1 Rusman Emba – Malik Ditu memperoleh 47.434 suara. Sementara itu pasangan nomor urut 2 Arwaha Ady Saputra – La Ode Samuna hanya memperoleh 5.408 suara.

Meski sudah ada pemenangnya, berdasarkan aturan dipersilakan bagi para kandiddat yang merasa keberatan untuk mendaftarkan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) selambat-lambatnya tiga hari pasca penetapan hasil oleh KPUD. Jika tidak ada aral melintang, pasangan Rusman Emba – Malik Ditu akan mendaftarkan gugatan mereka ke MK pada Senin (21/12).

Pasangan dengan jargon Rumah Kita ini sangat yakin bisa memenangkan gugatan di MK karena didukung dengan bukti-bukti kuat terhadap keanehan-keanehan yang terjadi pada pemilihan 9 Desember lalu. Dedi Suhardji selaku Fungsionaris Partai Demokrat Kabupaten Muna yang mengusung pasangan Rumah Kita mengklaim pasca pleno KPU Muna diperkirakan pertarungan bakal semakin menarik.

Menurutnya, gugatan yang dilayangkan nanti akan menjadi tantangan yang bukan hanya sekedar visi misi dan program belaka, tetapi pertarungan di MK adalah pertarungan antara kebenaran melawan kejahatan yang terorganisir.

“Kami mau refleksi sedikit bahwa dalam hal perhitungan kertas suara di TPS, dari 321 TPS itu penulisan C1 yang dipegang para saksi paslon, yang di tandatangani oleh para KPPS dan saksi-saksi diberikan setelah perhitungan C1 Plano yang semestinya diberikan di saat sebelum perhitungan dimulai, sehingga hasil perhitungan dari c1 Plano (lidi-lidi)  dipindahkan ke C1 sebagian ada yang dituliskan oleh penyelenggara dan saksi hanya bertandatangan. Hal ini terjadi semua KPPS di seluruh TPS, dan saksi juga tidak mempertanyakan ini,” jelas Dedi kepada awak Fajar.co.id, Minggu (20/12).

Sebagai contoh, dirinya merinci kejadian yang terjadi di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno. Di Desa ini, formulir C6 (kartu panggilan) sempat ditemukan didalam hutan yang sebagiannya telah hangus terbakar dan formulir C7 yakni daftar hadir pemilih yang terdapat didalam kotak ikut dihilangkan. “Lalu di Kelurahan Wamponiki ada 2 orang menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali di TPS yang berbeda, sesuai dengan perintah UU nomor 1 tahun 2015 yang dijabarkan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 Pasal 59 ayat 2 huruf d bahwa PSU di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pengwasan panwas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih pemilih menggunakan hak pilih pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda,” paparnya.

Nah, temuan-temuan inilah yang kemudian telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Muna dan telah ditanggapi dengan mengeluarkan rekomendasi Pengumutan Suara Ulang (PSU) ditempat tersebut. Namun karena alasan waktunya sudah lewat sehingga PSU tidak bisa dilakukan sesuai dengan amanat PKPU No. 2 tahun 2015 menyangkut jadwal tahapan penyelenggaraan pilkada.

[NEXT-FAJAR]

“Tetapi yang mesti ditegaskan bahwa dalam pleno KPU Kabupaten Muna juga sudah lewat waktu tahapan dimana pleno KPU dilakukan dari tanggal 16 – 18 Desember kenyataannya pleno smpai ditanggal 19 Desember, dan ini merupakan pelanggaran keras, melanggar PKPU nomor 02 tahun 2015 dan sangat tidak berkeadilan bagi kami, kami lewat waktu sehingga PSU tidak dapat dilakukan karena melanggar PKPU sementara KPU Muna melanggar PKPU soal waktu tahapan tetap bisa dilakukan, hal ini sangat tidak adil dan paslon Rumah Kita sangat dirugikan karena ketidakadilan itu, olehnya itu kiranya panwas melihat hal ini sebagai pelanggaran serius untuk di laporkan Komisioner KPUD Muna ke DKPP,” tegasnya.

Lebih lanjut, kecurangan lainnya adalah adanya jumlah DPTB-2 yang fantastis sebanyak 3.949 DPT yang menggunakan KTP, KK, Pasport atau identitas lainnya, sementara DPTB-1 perbaikan DPT hanya 180 orang. Hal ini sangat tidak rasional mengingat jumlah DPTB-2 dibanding DPTB-1 yang semestinya lebih banyak DPTB-1 daripada DPTB-2. “Ini menunjukkan lemahnya kerja penyelenggara dalam memperbaharui DPT, atau ada kegiatan yang terstruktur diseluruh TPS melalui kepala desa, Lurah dan camat dalam hal mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). Sementara Syarat SKTT dapat dikeluarkan harus membawa NIK KTP lama atau Kartu keluarga KK,” tembahnya.

Setelah ditafsir oleh pakar hukum dan kepemiluan yang dimaksud dengan identitas lainnya dalam UU no. 8 tahun 2015 dan PKPU itu apakah masuk sebagai pengganti kartu panggilan memilih? Lalu bagaimana proses mengeluarkan SKTT, dan syarat untuk mendapatkannya sesuai UU no. 23  tahun 2006 diubah menjadi UU nomor 24 tahun 2013 tentang Kependudukan dan catatan sipil?

“Hasilnya setelah kami menafsirkan identitas lain yang dimaksud adalah SIM, Kartu pelajar/kartu Mahasiswa, BPJS dll. Dan menyangkut soal penerbitan SKTT ini beberapa kepala desa telah dijemput oleh aparat dan dimintai kesaksiannya karena ada yang mengeluarkan secara kolektif 3 nama 1 nomor surat dalam 1 lembar SKTT, ada dari Kabupaten Buton Tengah Desa Waburense sebanyak 17 orang memilih di Kec. Marobo dan SKTT nya dibuatkan dalam hari yang sama, sehingga kami lihat ada kerja yang terstruktur dan massif terjadi di semua desa,” ujarnya.

Kecurangan lain juga ditemukan di Desa Laiworu, Kecamatan Batalaiwotu. Di Desa ini ditemukan pemilih fiktif sebesar 33 orang. Menurutnya, jumlah ini setelah dicocokkan dengan daftar hadir pemilih (formulir C7) dengan pleno PPK Kecamatan Batalaiworu, bahwa DPTB-2 sebanyak 173 orang tetapi yang menyalurkan suaranya membengkak menjadi 206. Nah, disini terjadi penggelembungan 33 suara dan hal ini telah diakui oleh ketua KPUD Muna yang ditanda tangani dan stempel basah disaksikan seluruh saksi pangan calon dan seluruh anggota Komisioner dan Panwas Muna.

[NEXT-FAJAR]

“Angka 33 ini angka bagi kami keramat karena di penghujung acar pleno justru saksi kami menemukan ada penggelembungan, jadi di pihak kami bahwa angka 33 bukan kemenangan bagi pihak lain tapi angka 33 adalah fakta penggelembungan yang didapatkan setelah dikonfrontir dengan membuka kotak suara, dicocokkan dengan seluruh formulir C1 sampai dengan C7. Angka 33 bukan selisih tapi angka yang menunjukkan terbukanya tabir kecurangan,” jelasnya.

Olehnya itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh sahabat dan simpatisan pendukung pasangan Rusman Emba – Malik Ditu agar tetap tenang, tetap bergembira, berkonsolidasi, menjaga silaturahim dan keamanan daerah. “Perjuangan ini adalah jihad melawan kejahatan, bukan soal paslon Rumah Kita dan Anda, tapi soal kebaikan daerah yang mesti lahir pemimpin dengan cara-cara yang baik dan benar, soal kebenaran yang harus diperjuangkan dan kecurangan, kejahatan yang harus dilawan dan diakhiri,” tandasnya. (hrm)

Click to comment
To Top