Gender Watch Beberkan Pencapaian Program Tiga Tahun di Pangkep – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Daerah

Gender Watch Beberkan Pencapaian Program Tiga Tahun di Pangkep

FAJAR.CO.ID, PANGKEP – Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia telah menandatangani secara resmi sebuah program yang disebut Gender Watch pada Desember 2013 yang lalu. Ini merupakan program pemberdayaan perempuan untuk monitoring evaluasi berperspektifgGender terhadap program perlindungan sosial.

Pelaksana Program Gender Watch, Rosniati dalam press rilisnya yang ditermia Fajar National Network (FNN) mengatakan program ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program MAMPU atau Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Program ini kata dia, dikembangkan melalui lembaga atau NGO dibeberapa wilayah di Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah masing-masing daerah. Di Sulawesi Selatan program ini dilaksanakan oleh beberapa lembaga (NGO) termasuk Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat(YKPM) Sulsel yang mengembangkan program ini secara khusus di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan mengambil lokasi pilot di empat desa yaitu Mattiro Bombang, Mattiro Kanja, Mattiro Uleng dan Mattiro Baji.

“Gender Watch, menitikberatkan pada penguatan kapasitas perempuan desa dan perempuan miskin melalui sekolah perempuan desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi berperspektif gender bagi program-program penanggulangan kemiskinan cluster I. Diantaranya Raskin, PKH, BSM/Kartu Indonesia Pintar dan secara khusus yang akan dipantau mulai dari kesiapan data, pelaksanaan, hasil dan dampaknya adalah program Jamkesmas/JKN yang akan beralih menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ujarnya.

Sedangkan, pemantauan terhadap program perlindungan sosial ini juga dikembangkan dengan pelibatan parapihak dalam bentuk forum multipihak baik tingkat desa maupun tingkat kabupaten.

Ia mengungkapkan, selama kurun waktu tiga tahun pelaksanaan Gender Watch YKPM kerjasama Pemda Pangkep dann Institut KAPAL Perempuan atas dukungan program MAMPU DFAT, telah melakukan berbagai kegiatan baik di komunitas di sepuluh pulau, empat desa dan satu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan.

“Tahun ke 3 ini, kini saatnya melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang meliputi aspek pencapaian dan dampak awal dari program,” ungkapnya.

Dijelaskan, eberapa capaian awal yang telah dapat direfleksikan pada akhir tahun ke 3 adalah berkembangnya anggota kelompok perempuan yaitu tahun I berjumlah 303 orang dari empat desa dengan jumlah anggota sekolah perempuan pulau sebanyak 103 orang dan sekarang jumlah anggota kelompok perempuan berjumlah 475 orang dengan jumlah anggota sekolah perempuan 103 orang.

“Hal ini juga mengalami peningkatan dari sisi pengetahuan, keterampilan bahkan daya kritis anggota sekolah perempuan terhadap persoalan sosial, politik, ekonomi dan sosial budaya lebih khusus lagi terhadap mendorong kesetaraan gender di dalam keluarga dan keterlibatan di ruang publik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa anggota sekolah perempuan telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada tingkat desa sampai Kabupaten dalam mengawal musrenbang. Disamping itu anggota sekolah perempuan pun senantiasa terlibat didalam berdiskuis, berdialog dengan SKPD yang terkait langsung dengan program-program perlindungan sosial terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Bappeda bahkan berdialog langsung dengan Bupati Pangkep dan Ketua PKK.

Di dalam persoalan politik dan demokrasi anggota sekolah perempuan ikut mempengaruhi perubahan peta demokrasi dengan mempelopori pertama kalinya diadakan “Temu Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep tahun 2016-2021” dengan masyarakat, komunitas, CSO, akademisi dan pers secara resmi melalui KPU Kabupaten Pangkep. Para calon bupati dan wakil bupati membubuhkan tanda tangannya di atas pernyataan bersedia menjalankan program Gender Watch.

Memasuki pase ke 2 tahun ke 4 Gender Watch akan berkonsentrasi terhadap Pemantauan Program Perlindungan Sosial khususnya JKN/ KIS dalam rangka Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU), untuk itu mengawali kegiatan tersebut dilakukan penguatan kapasitas terhadap pelaksanaan program melalui Workshop Analisa Sosial (ANSOS) dan Workshop Keuangan.

Ia menambahkan, Refleksi selama tiga tahun gender watch di Pangkep disampig kemajuan program diatas juga menemui hambatan dalam pelaksanaan program, tingkat kemiskinan. Marginalisasi perempuan dan minimnya infrastruktur pelayanan publik di kepuluan pangkep membuat masyarakat di pulau sulit mengakses pelayanan publik, disamping itu budaya patriarkhi yang masih kuat melekat di komunitas Nelayan juga mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam ranah publik.

“JKN dan BPJS sebagai arena yang menjadi focus pemantaun komunitas tidak tersosialisasi dengan baik, bahkan nyaris tidak ada sosialsisi di wilayah kepuluan sehingga program ini jangankan di nikmati, bahkan banyak masyarakat pulau tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya,” kata Rosniati.

Disisi lain, lanjut dia, pemerintah kabupaten Pangkep meskipun sudah mendukung penuh program Gender watch di Pangkep terutama Bupati Syamsudin Hamid,SE. Namun masih ada SKPD belum memahami secara utuh maksud dan tujuan program gender watch, pada aspek lainnya wilyah geografis kepuluan yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dari pelaksana program untuk mengembangkan wilayah sekolah perempuan.

loading...
Click to comment
To Top