DPRD Bantaeng Lepas Aset Jalan Nasional – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

DPRD Bantaeng Lepas Aset Jalan Nasional

FAJAR.CO.ID, BANTAENG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng, H Sahabuddin, mengatakan seluruh jenis pelepasan aset milik pemerintah daerah harus atas persetujuan dewan. Itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Hal itu dikemukakan terkait adanya rencana pelepasan aset jalan nasional poros Bantaeng-Bulukumba yang sudah cukup lama belum juga dilakukan.

Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah beberapa kali meminta Pemkab Bantaeng segera menyerahkan aset jalan nasional ke Pemprov Sulsel.

“Selain lebih menertibkan sistem pengelolaan aset, juga seluruh kegiatan yang terkait jalan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga bila terjadi kerusakan atau akan dilakukan perbaikan itu sudah menjadi urusan Pemprov Sulsel,” ujarnya, Selasa 22 Desember.

Sebenarnya, lanjut dia, permintaan untuk penyerahan aset itu sudah dilakukan sejak tahun 2007 silam. Hanya saja, hingga kini aset jalan tersebut belum diserahkan karena terkendala dengan pembahasan di DPRD. Apalagi sejauh ini belum diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Bantaeng.

“Selama ini regulasi yang ada belum berjalan karena belum ada persetujuan dewan. Insya Allah dalam waktu dekat pelepasan aset tersebut segera diagendakan Bamus DPRD,” katanya.

Dia menyebutkan, bahwa keputusan persetujuan DPRD Bantaeng atas pelepasan aset pemkab berapapun nilainya itu diambil dalam sebuah rapat paripurna. Tentunya juga yang harus diperhatikan dan terpenting adalah tetap ‘on the tracknya’ yang benar.

Menurut Sahabuddin, karena sulitnya memenej aset maka ini menjadi salahsatu entitas untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, tata kelola keuangan dan tidak membuat kesalahan pada tahun berikutnya. Termasuk penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi permerintahan.

“Jadi ada beberapa indikator yang menjadi alasan sehingga daerah tidak bisa meraih opini WTP dan hanya berkutat pada WDP atau Disclaimer. Beberapa alasan sulitnya meraih opini WTP yakni tidak tertibnya dalam sistem pengelolaan aset daerah dan tidak lengkap penataan kas serta tidak mencantumkan nilai historis dari pencatatan,” imbuh politikus PKS itu. (taq/fajaronline)


loading...
Click to comment
To Top