KPU Bulukumba Resmi Dilapor ke MK-DKPP – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

KPU Bulukumba Resmi Dilapor ke MK-DKPP

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba akan diperhadapkan dua kasus hukum. KPU dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Calon wakil bupati (Cawabup), H Nawawi Burhan menjelaskan, laporan ke MK di antaranya menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebagai tergugat dan paslon HAskar HL-H Nawawi Burhan sebagai pengugat.

Dalam materi laporannya, pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran atas tidak tersalurnya C6 KWK sebesar 81 ribu lebih. Selain itu dugaan pengadaan nomor induk keluarga (NIK), KTP dan KK, yang jumlahnya mencapai 160 ribu juga masuk dalam materi laporan.

Gugutan ke MK pada dasarnya untuk mengetahui apakah tahapan dan segala proses yang dilakukan KPUD selaku penyelenggara telah sesuai dengan aturan atau tidak. “Jadi ini tujuannya bukan soal tidak menerima kekalahan.

Soal menang dan kalah itu urusan dibelakangan, ini soal hak sebagian warga Bulukumba, yang dirampas oleh KPUD, sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ujar Nawawi Burhan, Selasa 22 Desember.

H Nawawi mengaku, laporan masuk di MK, Minggu 20 Desember lalu dan diterima panitera yang bertugas khusus melayani para pengugat pilkada. “Nomor laporanya itu 91, akte pendaftarannya kami telah tembuskan ke Polres, Panwaslu dan KPUD. Jadi laporan kami sudah resmi teregistrasi di MK, tinggal menunggu verifikasinya,” ujar Nawawi.

Dengan resminya laporannya terdaftar di MK, pihaknya berharap KPUD menunda dilakukan penetapan hingga batas waktu yang belum ditentukan sembari menunggu keputusan MK. Selanjutnya, dia juga mengaku telah melaporkan dugaan pidana pemalsuan sejumlah identitas KPUD, ke Mabes Polri.

“Selain di MK, kita juga lapor kode etik di DKPP dan dugaan pidana ke Mabes Polri. Pokoknya kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terlihat. Kami juga ingatkan KPUD untuk tidak melakukan penetepan, karena bukan kami lagi yang berhadapan dengan KPUD, tetapi KPUD akan berhadapan dengan UU dan MK,” tegasnya. (taq/FAJARONLINE)


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top