Kasus Pemalsuan Rekomendasi Panwaslu Muna Masuk Labfor – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Kasus Pemalsuan Rekomendasi Panwaslu Muna Masuk Labfor

FAJAR.CO.ID, RAHA – Kasus pemalsuan rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Muna ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Muna terus berproses. Kasus tersebut kini tengah masuk laboratorium forensik (labfor) untuk di proses.

Sekedar diketahui, pemalsuan rekomendasi tersebut berawal ketika Panwaslu Muna merekomendasikan dengan mengirim surat meminta agar KPU Muna melakukan PSS. Namun, rekomendasi tersebut justru itu tiba-tiba berubah menjadi Pemilihan Suara Ulang ( PSU). Nah, hal itulah yang kemudian Panwaslu Muna menganggap KPU Muna diduga telah melakukan pemalsuan rekomendasi tersebut.

Hal ini dikatakan langsung oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Muna Rustam.

“Terkait kasus rekomendasi Panwaslu yang dipalsukan, kita sudah lapor di Polres Muna.  Ketua Panwaslu Muna Mahiluddin sebagai pelapor sudah diperiksa, kemudian Al Abjal Naim sebagai saksi juga sudah diperiksa, sedangkan saya hari ini (kemarin, red), karena kemarin sibuk menangani kasus pelanggaran pilkada, yang masuk di Panwslu,. Kami dapat. Informasi bahwa pihak kepolisian akan mengecek rekomendasi kami ini ke labfor. Kami sangat respon positif hal ini, agar cepat diemukan siapa pelaku pemalsuan rekomendasi kami. Kata kasarnya, rekomendasi kami itu dimain-mainkan,” kata Rustam kemarin ketika dikonfirmasi.

Rustam menjelaskan, ketika ditanya soal kasus rapat pleno rekapitulasi suara tingkat PPK yang digelar KPUD pada tanggal 19 Desember dinilai telah melanggar PKPU nomor 2 UU Pilkada.

“Hasil temuan Panwaslu terkait keterlambatan KPU melakukan pleno kita sudah sudah membawa formaat A dan A2 tentang  hasil pengawasan dan temuan Panwas tentang rapat oleno rekapitulasi yang sudah melanggar tahapan pilkada.  Artinya, KPUD Muna melanggar UU mereka sendiri. Terkait masalah ini yang membuat rekomendasi adalah Bawaslu Provinsi Sultra untuk diteruskan ke DKPP. Jadi, kita tinggal tunggu apa rekomendasi  dari DKPP nanti,” pungkas Rustam. (rls/hrm)

Click to comment
To Top