KPU Bisa Lakukan Upaya Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

KPU Bisa Lakukan Upaya Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Satu persatu proses sengketa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di lima daerah yang mengalami penundaan Pilkada serentak 2015 diselesaikan.

Dua dari lima daerah tersebut, prosesnya sudah berlanjut hingga ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Yakni untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fak-Fak. Khusus untuk Provinsi Kalteng, perkembangan yang terjadi menyebutkan bahwa putusan kasasi MA yang diajukan oleh KPU sudah keluar.

“Artinya, keputusan KPU yang membatalkan pencalonan salah satu pasangan calon kepala daerah daerah dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Minggu (27/12).

Khusus untuk Kalteng, pembatalan pencalonan kepala daerah oleh satu pasangan calon karena diketahui bahwa pasangan calon tersebut memalsukan dukungan partai politik untuk pemenuhan syarat dukungan pencalonan.

“Dengan adanya putusan MA ini, maka sudah semakin tampak kepastian akan proses pencalonan kepala daerah di daerah yang ditunda pelaksanaan kepala daerahnya,” ungkapnya.

Bagi KPU, lanjut Titi Anggraini, ini tentu semakin menguatkan langkah hukum yang telah diambil dengan membatalkan pencalonan kepala daerah yang dinilai tidak memenuhi syarat. Dan bagi pasangan calon, ini tentu juga telah menjawab dan memberikan kepastian terhadap upaya hukum yang telah mereka lakukan terkait dengan pemenuhan hak mereka dalam pencalonan kepala daerah.

Lebih dari itu, adanya putusan kasasi MA yang memenangkan KPU telah memberikan preseden, bahwa KPU bisa melakukan upaya hukum atas sengketa pemilihan, yang awalnya telah diputus oleh pengawas pemilu. Artinya, jika memang KPU menganggap adanya keputusan pengawas pemilu yang tidak pas terhadap sengketa pemilihan/sengketa pencalonan, maka KPU bisa melakukan upaya hukum.

“Hal ini tentu saja memberikan jawaban terhadap tafsir dalam fatwa MA beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa KPU tidak boleh melakukan upaya hukum terhadap keputusan pengawas pemilu dalam proses sengketa pencalonan,” ujar Titi Anggraini.

Oleh sebab itu, tambah dia, KPU memang perlu melakukan upaya hukum, termasuk juga di tiga daerah lain seperti Manado (putusan PTTUN sudah keluar), Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Pematang Siantar. Tujuannya jelas, agar seluruh proses sengketa pencalonan selesai dengan mekanisme sengketa hukum yang jujur dan adil. (rus/rmol)

Click to comment
To Top