Belum Ada Putusan MA, Yusril: Golkar Tidak Akan Bubar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Belum Ada Putusan MA, Yusril: Golkar Tidak Akan Bubar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Konflik internal Partai Golkar belum juga tuntas. Namun, meski sampai pada 31 Desember 2015 Mahkamah Agung (MA) belum juga memutuskan perkara kasasi yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Munas Bali, maka Golkar tidak akan bubar.

Sebab, menurut Yusril Ihza Mahendra selaku advokat yang menangani perkara Partai Golkar mewakili DPP hasil Munas Riau dan Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan Idrus Marham mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta itu berlaku serta merta meski ada banding dan kasasi.

“Putusan itu menyatakan bahwa penyelenggaraan Munas Bali adalah sah dan kepengurusan yang dihasilkannya juga adalah sah. Sebaliknya, penyelenggaraan Munas Ancol adalah tidak sah, demikian pula kepengurusan yang dihasilkannya. Agung Laksono cs dilarang melakukan kegiatan apapun mengatasnamakan DPP Golkar,” pungkas Yusril Ihza Mahendra.

Dijelaskan, putusan Pengadillan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta itu juga menegaskan bahwa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap (inkracht), maka kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau adalah kepengurusan DPP Golkar yang sah.

“Isi putusan serta merta ini sangat jelas dan tidak perlu diplintir oleh siapapun juga. Putusan pengadilan ini justru diambil untuk mencegah terjadinya kevakuman Pengurus DPP Golkar apabila putusan inkracht belum keluar sampai 31 Desember 2015, tanggal berakhirnya mandat Pengurus DPP Golkar hasil Munas Riau sebagaimana juga telah disahkan Menkumham,” sambungnya.

Olehnya itu, tidak ada alasan mengatakan kalau tidak ada putusan MA setelah 31 Desember, Golkar bubar atau illegal. Pasalnya, untuk membubarkan partai hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan tertentu.

“Jangankan bubar atau illegal, kevakuman kepengurusan DPP Golkarpun tidak akan terjadi dengan putusan serta merta (uitvoorbaar bij vorrad) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan kini tengah menunggu putusan tingkat kasasi,” tandasnya. (rls/hrm)

loading...
Click to comment
To Top