Pekan Ini, Penyidik KPK Panggil Saksi RJ Lino – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Pekan Ini, Penyidik KPK Panggil Saksi RJ Lino

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Dirut Pelindo II Richard Joost (R.J.) Lino mulai memasuki pemeriksaan sejumlah saksi. Penyidik KPK telah menyusun jadwal pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan pekan ini dalam rangka menyidik korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di BUMN pengelola pelabuhan itu.

“Pekan ini penyidik sudah mengirimkan surat pemanggilan sejumlah saksi,” ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Namun, dia mengaku belum mendapatkan informasi siapa saja yang akan diiminta keterangan. Informasinya, beberapa saksi yang dipanggil merupakan pegawai bagian pengadaan dan keuangan. Namun, lembaga antirasuah itu juga meneliti peran pihak-pihak di atas Lino. Terutama mengenai kebijakan pengadaan di Pelindo II.

Yuyuk belum tahu apakah pemeriksaan awal ini penyidik membutuhkan keterangan Lino atau tidak. “Kalau memang dibutuhkan, ya segera akan kami panggil sebagai tersangka,” jelasnya.

Hingga pekan lalu, penyidikan kasus RJ Lino memang belum terlihat progresif. Bahkan pimpinan baru KPK belum memutuskan mencegah Lino bepergian ke luar negeri.

Tindakan ini sangat jarang di KPK. Selama ini biasanya begitu seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka surat cegah ke luar negeri juga akan dikirim ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso mengatakan sampai kemarin belum ada permintaan cegah dari KPK. “Atas nama RJL belum ada permintaan cegah,” ujarnya. Tanpa ada pencegahan tersebut, Imigrasi tentu tidak memiliki dasar untuk menahan Lino keluar Indonesia.

Kasus korupsi di tubuh PT Pelindo II akhirnya memang menyeret R.J. Lino sebagai tersangka. KPK menganggap Lino harus bertanggung jawab atas terjadinya korupsi pengadaan QCC tahun 2010.

Peran utamanya adalah memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM dari Tiongkok sebagai penyedia barang. Proyek senilai USD 7,5 juta itu merugikan negara hingga Rp 60 miliar.

Karenanya, Lino dianggap menyalahgunakan kewenangannya yang berdampak menguntungkan diri sendiri dan orang lain. KPK pun menjerat Lino dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, juncto Pasal 55 KUHP. (gun/end)

loading...
Click to comment
To Top