APBD Jeneponto Belum Dibahas – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

APBD Jeneponto Belum Dibahas

FAJAR.CO.ID, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto terancam mendapat sanksi adiministrasi dan pengurangan dana alokasi khusus (DAU) tidak menerima gaji selama enam bulan. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 belum dibahas.

Ketua DPRD Jeneponto, Kasmin Makkulau tidak menyangkali masalah tersebut. Hingga saat ini belum juga membahas soal APBD 2016. “Kita sangat menyayangkan langkah pemkab yang lambat menyetor KUA PPAS. Jadi apa yang akan dibahas,” ujarnya, Selasa 29 Desember.

KUA-PPAS menurut dia, menjadi dasar menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD 2016 dengan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama, paling lambat 30 November 2015. “Jelas akan ada sanksi yang diterima dari pusat kalau ini tidak terlaksana,” terangnya.

Sanksi bagi daerah yang tidak menetakan RAPBD hingga akhir November 2015 berupa sanksi administratif, tidak dibayarkannya hak keuangan kepala daerah dan DPRD selama enam bulan. Hak keuangan itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain-lain. Sanksi tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pembahasan dan penetapan RAPBD 2016 yang terjadi di Jeneponto terkesan memang sangat lambat. Hampir seluruh daerah telah menetapkan RAPBD. “Kita baru rapatkan di bamus soal ini. Dari situlah akan diatur kapan penyerahan KUA PPAS,” katanya.(mustaqim/FAJARONLINE)


 

 

loading...
Click to comment
To Top