Pejabat Tidak Transparan Informasi Bisa Dijerat Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Pejabat Tidak Transparan Informasi Bisa Dijerat Hukum

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA – Kepala atau ketua instansi yang tidak memberikan ruang terbuka bagi publik untuk mendapatkan informasi siap-siap berurusan dengan hukum.
Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bulukumba Idil Akbar mengatakan, setiap instansi maupun lembaga harus transparan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran ke publik.

Hal itu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Badan Publik seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dimana sebagian atau sumber dananya bersumber dari APBN/APBD membuka seluas-luasnya ruang publik untuk mendapatkan informasi.

“Tidak ada informasi yang harus ditutup-tutupi oleh suatu instansi kecuali hal yang mengancam keamanan dan pertahanan negara, selain itu harus terbuka,”katanya, Selasa 29 Desember.

Saat ini, kata dia, telah melakukan monitoring terhadap semua intansi soal penerapan UU tersebut. Ini dilakukan menyusul banyaknya laporan yang ia terima bahwa sejumlah intansi atau lembaga yang tertutup soal informasi.

” Monitoring yang kami lakukan hingga saat ini, secara umum hampir semua intansi belum menjalankan UU itu. Padahal seharusnya itu dijalankan sebab sudah menjadi perintah UU,”tambahnya.

Diketahui, dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 52, jika suatu institusi tidak memberikan ruang terbuka bagi publik untuk mendapatkan informasi, maka pimpinan instansi itu bisa dijerat dengan pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda sebanyak  Rp 5 juta. “Pada dasarnya kami berupaya semua instansi bisa menjalankan itu. Kami menyadari masih banyak yang melakukan itu, olehnya itu kami ingatkan,”terangnya.(mustaqim/FAJARONLINE.COM)

Click to comment
To Top