PKS Tegaskan Tetap Jadi Partai Oposisi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

PKS Tegaskan Tetap Jadi Partai Oposisi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan tergoda untuk masuk ke barisan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, partai yang kini dipimpin Sohibul Imam itu memilih tetap menjadi oposisi bagi presiden yang beken disebut dengan sapaan Jokowi itu.

Menurut anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, kabar bahwa partainya bakal bergabung ke pemerintahan memang santer terdangar dalam beberapa hari ini. Maklum, beberapa hari lalu Presiden PKS Sohibul Imam memang menemui Jokowi di Istana.

Namun, Hidayat menegaskan, partainya tak akan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah memutuskan menjadi pendukung pemerintahan. Sebab, kata bekas ketua MPR itu, PKS memilih konsisten bersama Koalisi Merah Putih (KMP).

“Komitmen kami seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman, bahwa kami adalah oposisi loyal. Artinya kami berada di luar pemerintahan namun akan mendukung langkah pemerintah yang prorakyat,” ujar Hidayat ketika dihubungi, Senin (28/12).

Lebih lanjut bekas presiden PKS itu menegaskan, pertemuan antara Sohibul Imam dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu bukanlah hal istimewa. Sebab, pertemuan itu sebagai pengganti batalnya Presiden Jokowi yang sedianya hadir pada rapat kerja nasional (rakernas) PKS. “Jadi karena berhalangan (hadir di rakernas PKS, red), baru bisa dilakukan di istana beberapa waktu lalu itu. Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai?” ujar Hidayat.

Selain itu Hidayat juga menepis wacana kocok ulang pimpinan DPR seiring berubahnya peta politik di parlemen setelah PAN mendukung pemerintah. Politikus asal Klaten, Jawa Tengah itu juga mengatakan, wacana kocok ulang pimpinan DPR sudah lama disuarakan oleh PDI Perjuangan.

Wacana itu semakin santer setelah PAN bergabung dengan barisan pendukung pemerintah. Namun, kata Hidayat, kocok ulang pimpinan DPR itu terbentur aturan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Kocok ulang ini (pimpinan DPR, red) karena keinginan PDIP. Tapi kan tidak bisa mengganti pimpinan DPR karena UU MD3 sudah mengaturnya,” pungkas politikus PKS yang kini menjadi wakil ketua MPR itu. (ara/JPG)

Click to comment
To Top