Truk Dilarang Beroperasi Mulai Hari Ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Truk Dilarang Beroperasi Mulai Hari Ini

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelarangan truk melintas di jalan raya mulai hari ini.
Pelarangan berlangsung hingga 3 Januari mendatang. Diklaim sebagai bentuk antisipasi mengurasi potensi kemacetan momentum tahun baru.
Akan tetapi, aturan tersebut mendapat protes keras dari kalangan pengusaha truk. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sulsel menilai, seharusnya pemerintah tidak menyamaratakan kondisi di setiap daerah.
“Pas Natal cuma di Jakarta yang macet. Di sini tidak. Harusnya aturan itu berlaku di Jakarta saja,” ucap Sumirlan, Ketua Aptrindo Sulsel kepada FAJAR, Selasa, 29 Desember.
SE Kemenhub 48 Tahun 2015 yang dirilis 25 Desember 2015 tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para gubernur, bupati/wali kota di Indonesia. Di dalamnya disebutkan bahwa kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi. Meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk tempelan, truk gandeng, truk kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

 

 [NEXT-FAJAR]

Namun demikian, SE tersebut juga mengandung pengecualian. Beberapa kendaraan yang diberikan hak istimewa yakni pengangkut BBM dan BBG, ternak, dan angkutan bahan makanan pokok. “Pastinya merugikan,” sebut Sumirlan.
Aptrindo Sulsel tidak menghitung jumlah truk yang beroperasi per harinya di Makassar maupun daerah lain di Sulsel. Hanya saja, menurutnya, kerugian dipastikan akan mencapai miliaran rupiah.
“Banyak yang akan jadi korban. Bukan hanya yang punya truk tetapi juga yang lainnya,” terang Sumirlan.
Sebagai contoh, truk di Makassar mayoritas mengangkut barang ke Pelabuhan Makassar. Per hari bisa ratusan bahkan ribuan truk mengarah ke sana. “Jadi kerugiannya siapa yang tanggung? Siapa yang mau biayai buruh di pelabuhan yang menganggur?” keluhnya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar, saat dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan SE tersebut. Namun demikian, pihaknya siap menjalankan aturan tersebut.

“Saya belum terima,” akunya. “Kalau surat edaran itu ada, kita akan kaji. Apakah memang harus dilaksanakan atau bagaimana,” sambungnya. (Nur Hidayat Said/FAJARONLINE)

 

loading...
Click to comment
To Top