Jadi Tersangka, Pejabat Ini Minta Pensiun Dini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Jadi Tersangka, Pejabat Ini Minta Pensiun Dini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kesbangpolinmas Sumatera Utara, Eddy Syofian, dan Kadisdik Sumut Masria, yang saat ini telah berstatus tersangka mengajukan pensiun dini. Pensiunan dini itu dinilai merupakan hak dari pegawai negeri sipil (PNS) asal sudah memenuhi syarat yang telah diatur.

“Itu hak mereka masing-masing sebagai pegawai, jadi saat ini masih diproses dan sedang ditindaklanjuti oleh pak Sekda,” ujar Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Rabu (30/12).

Erry pun mengatakan tetap akan mengusulkan pensiunan dini kedua pejabat tersebut kepada Kemendagri, asalkan keduanya sudah memenuhi syarat berusia 50 tahun dan minimal mengabdi selama 20 tahun.

Disinggung soal isu kalau selama ini Kepala Kesbangpolinmas Sumut, Eddy Syofian masih tetap menandataangani surat-surat kedinasan, Erry langsung membantahnya. “Tidaklah karena Kesbangpolinmas kan sudah ada Plt nya,” ujar Erry sembari mengatakan di awal 2016 pihaknya akan melakukan evaluasi pejabat termasuk mengisi jabatan yang kosong.

“Sekaligus nanti akan kita isi, saat ini ada enam kursi jabatan yang kosong ditambah dua pejabat yang tersangka jadi ada delapan yang nanti akan kita isi,” lanjut Erry.

Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar sangat menyayangkan sikap Plt Gubsu yang mengakomodir pengusulan dari dua pejabat yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, kata Abyadi, karena dalam aturan juga tidak dilarang pengusulan itu, sehingga permasalahan ini memang baiknya kedua pejabat berjiwa besar. Ketika sudah diduga sebagai tersngka harusnya berjiwa besar untuk tidak lagi mencari celah supaya tetap mendapatkan keuntungannya pribadi.

“Tapi itulah mental birokrasi kita, harusnya mereka berjiwa besar. Kalau memang divonis tipikor dan tercabut hak-haknya sebagai pegawai harusnya itu dijalani, bukan malah belum divonis sudah mencari ‘ilmu selamat’, inilah yang selama ini terjadi di birokrasi kita,” papar Abyadi.

Ke depan seharusnya birokrasi itu bertanggung jawab, kalau memang sudah tersandung kasus hukum maka sebaiknya dijalani proses tersebut, konsekuensi dari jabatan dan yang lainnya itulah resiko yang harus diterima.

“Sebaiknya mindsetnya ini yang diubah, jangan asal mencari celah saja, cari-cari ilmu selamat. Padahal memang itulah risiko yang harus ditanggungnya,” katanya. (prn/rbb/afz/JPG)

loading...
Click to comment
To Top