Ketika KPK Berganti Masa… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ketika KPK Berganti Masa…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja berganti masa kepemimpinan periode 2015-2019. Meski demikian, masih saja banyak kalangan meragukan kemampuan lima komisioner yaitu Agus Rajardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan La Ode M Syarief untuk memimpin komisi antirasuah selama lima tahun ke depan.

Tak hanya karena pernyataan-pernyataan mereka yang cenderung kontroversial sejak awal bersaing di seleksi capim KPK dalam naungan sembilan wanita anggota panitia seleksi (pansel), lima orang disebut-sebut sebagai win-win solution dan dipilih berdasar lobi-lobi politik.

Misalnya, pegiat antikorupsi Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho pernah menyatakan bahwa Komisi III DPR sengaja menghindarkan nama Johan Budi SP dan Busyro Muqoddas dari kursi pimpinan baru KPK. Sebab, keduanya dinilai galak dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan juga tegas menentang revisi Undang-undang KPK yang terindikasi melemahkan lembaga tersebut.

“Mereka enggak akan memilih orang-orang yang akan makan mereka. Yang mereka pilih sahabat DPR,” kata Emerson.

Sejak rentetan seleksi capim KPK berlangsung, lima tokoh itu diketahui kerap kali berkoar-koar soal lebih pentingnya pencegahan korupsi dibandingkan penindakannya. Mereka percaya bahwa pencegahan korupsi yang dilakukan lebih banyak, akan lebih banyak pula menyelamatkan uang negara dan menyejahterakan rakyat.

Hal itu memang bukan suatu kesalahan. Mengingat bahwa pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi sama pentingnya. Seperti halnya juga pernah disampaikan mantan pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi SP dan Indriyanto Seno Adji, bahwa penindakan tanpa pencegahan itu bohong, dan pencegahan tanpa penindakan itu omong kosong.

Sebagai contoh, salah satu capim yang kini menjadi pimpinan wanita pertama di KPK, Basaria Panjaitan. Polisi wanita yang merupakan mantan staf ahli bidang sosial dan politik kapolri ini dalam pemaparannya sering kali menyatakan bahwa hal terpenting adalah memperkuat kerja sama antara KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Menurut Basaria, Polri dan Kejaksaan harus memperkuat fungsinya masing-masing sebagai penegak hukum. Saat Polri semakin kuat menindak korupsi dan kejaksaan lebih memperkuat fungsi penuntutannya, maka tugas KPK adalah sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi.

[NEXT-FAJAR]

Pemaparan itu jelas sedikit melenceng dari yang termaktub di UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang KPK. Yaitu, KPK merupakan lembaga yang lex spesialis dan bisa melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus.

Selain itu, sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2015 lalu, kegiatan pencegahan di KPK masa kepemimpinan baru ini sudah mulai kentara. Sepuluh hari yang dipakai sebagai masa induksi atau pencegahan, komisi antirasuah tercatat sudah dua kali melaksanakan program kedeputian pencegahan.

Pada 22 Desember 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan mendatangi KPK bersama puluhan kepala sekolah dari berbagai daerah. Anies dan para guru itu bukan hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara korupsi tertentu.

Anies yang pernah menjadi rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mengaku sengaja mengajak para kepala sekolah untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK. Tujuannya, sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

“Karena kita tahu korupsi itu gejala penyakitnya integritas yang rendah. Jadi kita di pendidikan mulai terkait dengan integritasnya,” kata Anies kepada wartawan di gedung KPK.

Hanya berselang dua hari, pada 23 Desember 2015, KPK kedatangan tamu siswa-siswi taman kanak-kanak (TK) dari PAUD Lentera Hati, Bekasi, Jawa Barat. Sang guru yang bernama Nursyariati mengaku mendampingi anak-anak didiknya ke KPK untuk bertemu dengan pimpinan dan mengenalkan soal kejujuran serta bahaya korupsi.

“Mereka cita-citanya mau jadi polisi, presiden, kita ajak ke KPK. Ini kalau kamu tidak jujur, kamu dikoreksi KPK, diinterogasi. Mereka tahu-nya kan cuma polisi. Tadi dijelasin, kalau merampas uang negara, yang nanganin KPK,” ‎ungkap Nursyariati.

Dua kegiatan itu pun mau tak mau menyedot perhatian awak media yang biasa ‘nongkrong’ di KPK dan sudah terbiasa membidik para pejabat tersangka korupsi, atau hanya sekadar artis sinetron yang ikut terseret kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka orang penting di pemerintahan.

Mantan Plt Wakil Ketua yang juga mantan juru bicara KPK Johan Budi SP pun pernah secara terang-terangan mengakui di depan sembilan anggota pansel, bahwa pencegahan dan penindakan di komisi antirasuah sama pentingnya. Namun, seolah mewakili hasrat para awak media, Johan mengatakan KPK terkenal dan mampu merebut hati masyarakat karena khas penindakan korupsinya.

[NEXT-FAJAR]

“Kalau hanya fokus di pencegahan saja, kata teman-teman wartawan beritanya kurang seksi,” kata Johan sambil tertawa di hadapan sembilan Srikandi pilihan Presiden Jokowi saat itu.

Bila dibandingkan, sepanjang 2015 saja, KPK menangani 84 kasus di tingkat penyelidikan, 99 kasus di penyidikan, dan 91 kasus yang telah sampai ke tahap penuntutan.

“Operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak lima kali yang melibatkan hakim, advokat, anggota DPR, juga anggota DPRD dan keterkaitannya pihak swasta,” kata Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji dalam pemaparan laporan akhir tahun pada 15 Desember lalu.

Tentu memang masih terlalu pagi untuk menilai KPK di masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs akan dipenuhi kegiatan seminar, diskusi, atau penanda tanganan kontrak kerja sama soal meningkatkan kejujuran dan integritas, serta menjadi lembaga yang lebih galak mencegah korupsi. Karena perjalanan lima pimpinan periode 2015-2019 baru saja dimulai dan mereka masih punya lima tahun lagi untuk membuktikan KPK masih bisa dipercaya.

Mereka masih punya lima tahun untuk membuktikan bahwa mereka bukan pimpinan hasil lobi politik, bahkan bukan pimpinan yang dengan sengaja menghancurkan KPK dari dalam. Semoga KPK semakin jaya dari masa ke masa! (put/jpg)

To Top