Bupati Pati Pisahkan ADD dengan Siltap – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Bupati Pati Pisahkan ADD dengan Siltap

PATI – Serentak pejabat Pemkab Pati, terdiri dari kepala SKPD, Camat dan Lurah se-Kabupaten Pati menandatangani Pakta Integritas di Ruang Pragolo Setda Pati, Senin (4/1). Penandatanganan pakta integritas ini dilanjutkan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016. Dalam acara itu, Bupati Pati Haryanto menyayangkan adanya serapan anggaran tahun 2015 yang tidak maksimal yakni hanya sampai angka 87 persen dari target sebesar 90 persen.

Selain harus sesuai mekanisme penjadwalan yang ada, Haryanto mengaku memiliki terobosan untuk mempercepat serapan anggaran pada tahun ini.
“Saya punya terobosan tahun ini, yaitu untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang semula include dengan penghasilan tetap (siltap) dan pencairannya bersamaan akan kita serahkan tiap bulan kepada perangkat dan kepala desa. Karena pengertian siltap adalah gajinya perangkat, maka dari itu, tahun ini akan kita serahkan per bulan dan bukannya per semester seperti tahun lalu,” kata Haryanto.
Sedangkan untuk proses penyiapan lelang, Haryanto menekankan harus sesuai tahapan lelang. Yakni dokumen lelang harus sudah diverifikasi dan sesuai perencanaan.
“Jika sudah memenuhi persyaratan, proses lelang bisa segera dilaksanakan. Kemarin saya sudah perintahkan semenjak di dok pada RAPBD untuk segera dipersiapkan untuk lelang,” katanya.
Untuk prioritas tahun 2016, dirinya mengatakan untuk program-program yang belum terlaksana di tahun 2015 yang sudah dialihkan ke tahun 2016 harus segera dituntaskan pelaksanaannya.
“Terutama yang menjadi keluhan masyarakat. Itu yang harus diutamakan. Juga program yang belum selesai tahun 2015 harus dievaluasi, jangan sampai yang tahun sebelumnya tidak selesai dimasukan tahun ini masih tidak selesai juga,” pesannya.
Sementara Desmon Hastiono, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Ketua Tim Anggaran Pemda Kabupaten Pati mengatakan besaran PAD tahun 2015 mencapai Rp 2,377 M dengan belanja daerah mencapai Rp 2,574 M, sehingga defisit anggaran Rp 176 M.
“Dengan adanya penandatanganan pakta integritas, diharapkan semua SKPD berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya. Karena apabila ada penyimpangan, maka masing-masing SKPD sendiri yang menjadi penanggung-jawabnya,” jelasnya. (sf)

Click to comment
To Top