KNPI Nilai Putusan Hakim Parlas Nababan Sesat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

KNPI Nilai Putusan Hakim Parlas Nababan Sesat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan PT Bumi Mekar Hijau (BMH), yang melakukan pembakaran lahan pada tahun 2014 dan terulang kembali dit ahun 2015, dinilai sungguh mengecewakan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Tidak saja Kerusakan Hutan dan Lahan sebesar 20.000 hektar tetapi implikasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah mengakibatkan terjadinya kabut asap dan resiko kesehatan pada masyarakat sekitar hutan.

Menurut Mustahuddin, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kehutanan DPP KNPI, logika Hakim PN Palembang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlas Nababan ini sesat dan menyesatkan, dengan dalih Pembakaran Hutan yang dilakukan oleh PT BMH tidak merubah fungsi dan tidak menimbulkan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan karena masih bisa ditanami kembali.

Menurutnya cara pandang Hakim tersebut sungguh tidak adil karena pembakaran hutan diatas izin konsesi PT BMH menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan menjaga, merawat, dan memanfaatkan kawasan hutan tersebut secara baik dan benar.

“Pembersihan lahan dengan pembakaran lahan gambut akan mengubah fungsi lahan dan hutan, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, dengan pola dan kebiasaan pembukaan dan pembersihan lahan dengan pembakaran maka hal ini akan memicu laju deforestasi semakin tinggi,” tegasnya.

Karena itu menurut Mustahuddn, upaya menyelamatkan hutan dan lahan di Indonesia harus dilakukan secara Komprehensif, Kementerian Kehuatanan dan Lingkungan Hidup sebagai Regulator harus berani mengambil kebijakan tegas dengan mengevaluasi Izin Konsesi PT. BMH dengan mencabut izin perusahaan tersebut.

“Karena sejauh ini DPP KNPI melihat Menteri Kehutanan Ibu Siti Nurbaya belum melakukan langkah-langkah yang solutif terkait tingginya laju deforestasi di Indonesia, disisi lain kasus PT BMH ini menunjukkan pentingnya demahaman hakim terkait kesadaran ekologis,” ujarnya.

Olehnya itu, DPP KNPI dibawah kepemimpinan Muhammad Rifai Darus sebagai Ketua Umum dan Siradjuddin Abdul Wahab sebagai Sekretaris Jenderal berharap Mahkamah Agung maupun Menkunham untuk duduk bersama merumuskan pentingnya sertifikasi lingkungan bagi setiap hakim agar kedepan Putusan Hakim memberikan sense Environmental and Ecological Justice.

“Kami akan mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya, sebaiknya mundur saja bila komitmen dan kebijakannya hanya untuk memfasilitasi korporasi untuk mengeksploitasi hutan Indonesia,” tutupnya.

To Top