DKJT Jateng Usul Ada Dinas Kebudayaan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

DKJT Jateng Usul Ada Dinas Kebudayaan

SEMARANG – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) mengusulkan ada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang khusus mengurusi kebudayaan di provinsi ini. Di Jateng kebudayaan berada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setelah sebelumnya berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini tentu saja membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap arah dan orientasi kebijakan kebudayaan.

Ketua Bidang Kerja Sama DKJT Gunoto Saparie mengatakan, SKPD tersebut mungkin bisa bernama Dinas Kebudayaan. SKPD tersebut diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan kebudayaan dan dipimpin oleh orang yang benar-benar memahami masalah kebudayaan. Penggabungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini menjadikan kebudayaan sebagai alat bagi kepentingan kepariwisataan, padahal titik sentral pariwisata terletak pada berkembangnya kekuatan kebudayaan yang otentik pada suatu masyarakat.
“Cara pandang pariwisata atas kebudayaan seperti kesenian sebagai sebuah hiburan yang berorientasi pada keuntungan dan pendapatan daerah, mempunyai andil besar terhadap berubahnya cara pandang masyarakat terhadap tradisi, kesenian, dan tata cara adat. Perubahan tersebut memperlemah nilai dan norma budaya pada tingkat sosial dan individu yang berakibat fatal terhadap mengaburnya identitas dan jati diri budaya. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Gunoto tidak setuju ketika kesenian sebagai bagian dari pariwisata oleh Pemprov Jateng dimaanfatkan terutama sebagai pemikat turis. Hal ini justru menjauhkan proyek kebudayaan pemprov dari seniman dan kehidupan nyata sehari-hari. Padahal, seharusnya kebijakan kebudayaan dapat menjadi alat untuk mendekatkan penguasa dengan warga negara. Karena itu, perlu ditinjau ulang paradigma yang digunakan dalam kebijakan pariwisata saat ini.
Menurut Gunoto, cara pandang dan perspektif yang tidak jelas dalam memosisikan peran dan fungsi strategis para budayawan dan seniman selama ini membuat pengelolaan, pengembangan, dan proyeksi kemajuan budaya dan kesenian menjadi tidak terarah, tidak partisipatoris, dan tampak hanya menjadi sekadar proses ekonomik. Kesenian dan kebudayaan menjadi termarginalkan dan memiliki daya hidup yang memprihatinkan. Bahkan dalam beberapa kasus, kebijakan terkait kebudayaan pada umumnya dianggap tidak penting dalam pembangunan daerah sehingga seringkali kehilangan prioritas.
Karena itu, lanjut penyair ini, diperlukan SKPD yang mengurus kebudayaan untuk mengawal tujuan, visi, misi, dan penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan. Hal ini juga diperlukan untuk mengawal nilai, norma, perilaku, dan karya budaya yang ada seperti kesenian dan benda cagar budaya yang telah ada pengaturannya. Dengan adanya sebuah SKPD tersendiri yang menangani kebudayaan, diharapkan penyelenggaraan kebudayaan dapat dilakukan secara terencana. Persoalan mengenai aspek kelembagaan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Gunoto berpendapat, penyelenggaraan kebudayaan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks seharusnya ditangani secara efektif oleh SKPD tersendiri. Penanganan penyelenggaraan kebudayaan oleh SKPD tersendiri memungkinkan peningkatan profesionalisme birokrasi dan sumber daya pendukungnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab aparat di bidang kebudayaan.
“Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, juga dapat menjawab permasalahan kebudayaan yang muncul sebagai akibat dampak dari globalisasi,” tandasnya. (ibr)

To Top