Eksekusi “Ilegal”, Pemilik Ruko Akan Gugat Perusda Sulsel – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Eksekusi “Ilegal”, Pemilik Ruko Akan Gugat Perusda Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemilik salah satu ruko di Latanete Plaza ruko blok F 15 Jalan Sungai Saddang menyayangkan proses eksekusi ilegal yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Sulsel kemarin.

Akibat proses eksekusi yang dilakukan sepihak ini, Perusda Sulsel akan digugat ke Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut kuasa hukum pemilik ruko, Muriadi Muchtar seharusnya pihak Satpol PP tidak berhak melakukan eksekusi.

“Kami menilai hal ini keliru, karena seharusnya Perusda jika mau melakukan eksekusi harus menggunakan alat negara seperti Pengadilan untuk melakukan pengosongan. Bukan Pol PP apalagi sampai menggunakan preman dan merusak barang-barang milik klien kami,” sebutnya.

Olehnya itu dia sangat menyayangkan perlakuan dari pihak Perusda terhadap kliennya.

Dia juga menjelaskan kronologis penempatan ruko milik Perusda itu berawal ditahun 2011. Saat kliennya mendapat informasi bahwa ruko itu akan disita oleh pihak bank karena pengusaha sebelumnya yang menempati telah menjaminkan HGB ruko itu.

Setelah itu kliennya mendatangi direksi Perusda dan menyampaikan keinginannya untuk menebus ruko itu.

“Tapi sebelumnya dia mendatangi direksi Perusda dan jawaban perusda silahkan ditebus nanti kita bantu,” katanya.

Lebih lanjut kata dia, kliennya pun melakukan penebusan di bank senilai Rp220 juta. Kemudian melakukan renovasi.

“Singkat cerita setelah ditebus, pihak perusda kembali mendatangi klien kami dan menanyakan keseriusannya untuk menempati ruko itu dan menyarankan untuk perpanjangan HGB. Jadi klien kami memberi uang senilai Rp100 juta sebagai uang titipan dana ruko tersebut,” jelasnya.

 

Seiring berjalannya waktu, kliennya pun kerap mempertanyakan perpanjangan HGB itu.

“Jawabannya selalu meminta agar klien kami bersabar karena sementara diusulkan. Sampai saat ini klien kami juga tidak pernah mendapat bukti perpanjangan HGB itu,” katanya.

Tiba-tiba, lanjutnya 22 Juli 2014, pihak Perusda melayangkan somasi terhadap kliennya. Dan menyatakan uang senilai Rp100 juta itu sebagai uang sewa atau kontrak.

“Anehnya kenapa setelah tiga tahun baru ada penyampaian. Dan tidak ada perjanjian biaya sewa menyewa diawal pembicaraan. Bahkan uang senilai Rp100 juta itu hanya dana titipan untuk perpanjangan HGB dan tiba-tiba klien kami disomasi dengan alasan kontraknya berakhir 2014,” ungkapnya.

Meski diakuinya sebelumnya Direktur Umum dan Keuangan Perusda Sulsel sempat menghubungi kliennya perihal pengembalian uang. Tapi yang akan dikembalikan hanya Rp50 juta. (Arini/FAJARONLINE)

 

 

To Top