121 Perusahaan Nakal di Jateng Rugikan Negara Ratusan Miliar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

121 Perusahaan Nakal di Jateng Rugikan Negara Ratusan Miliar

SEMARANG – Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah I menemukan ratusan lebih jumlah wajib pajak (WP) perusahaan tambang kapur di Jawa Tengah tak membayar pajak. Akibat perusahaan nakal tersebut negara dirugikan ratusan miliar rupiah.

Temuan tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah Dasto Ledyanto. Namun Dasto merahasiakan perusahaan tambang kapur mana saja yang tidak pernah membayar pajak.
“Ada ratusan wajib pajak yang kita ketahui belum membayar pajak, jumlahnya 121 perusahaan,” ujar Dasto saat konferensi pers di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I, Jumat ,(8/1).
Dasto mengungkapkan perlu adanya koordinasi antara DJP dengan dinas pertambangan dan dinas kelautan untuk bersama-sama menghitung pajak. Dia menyebut perusahaan tambang dan kelautan berkilah telah membayar retribusi. “Kita jelaskan membayar pajak beda dengan retribusi, seperti halnya makan di restoran dan membayar di hotel, ada pajak ppn,” jelas dia.
Selain itu Kanwil DJP Jawa Tengah I saat tinjauan ke daerah-daerah menemukan 5000 lebih calon wajib pajak yang seharusnya telah membayar pajak namun belum terdaftar sebagai wajib pajak. “Hidup di negara Indonesia yang pembangunannya sebagian besar dibiayai pajak tidak bisa menjadi free rider begitu saja,” tandasnya.
Di tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan WP naik sekitar 12,68 persen. Sampai akhir 2015 WP berjumlah 1.301.443, terdiri dari 92.046 WP badan usaha, 1.185.980 WP orang pribadi dan 23.417 WP bendaharawan.
Sedangkan penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I di tahun 2015 mencapai 23,45 triliun atau 83,47 persen. Penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 17,7 persen dari tahun 2014.
Kepada wartawan Dasto menjelaskan penerimaan tahun 2015 paling besar dari sektor pajak penghasilan (PPh) non migas senilai 11,13 triliun atau tumbuh sekitar 19,3 persen. Kemudian dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 11,99 triliun atau tumbuh 16,36 persen. Sedangkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sector perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) sebesar 104,05 milyar rupiah. Sisanya sebesar 210,05 milyar disumbang pajak lainnya.
“Pertumbuhan tersebut adanya efek dari penghapusan sanksi perpajakan, selain itu paket kebijakan pemerintah berbentuk revaluasi aset dari tarif 10 persen diskon 70 persen pada Oktober 2015,” urainya.
Mengenai jumlah penerimaan wajib pajak baru di tahun 2015, DJP Jateng I menuturkan WP baru yang teridentifikasi berjumlah 146.532 wp. Hal ini menandakan ada pertumbuhan 9,3 persen dari tahun 2014 yang berjumlah 135.331 wp.
Terkait persoalan hukum wajib pajak di tahun 2015 Kabid pemeriksaan, penagihan, inteligen, penyidikan (P2Ip) DJP Jateng I Machrijal Desano menjelaskan telah melakukan tujuh proses penyidikan.
Namun baru satu yang diputus pengadilan dan ditetapkan sebagai terpidana menjalani hukuman satu tahun serta denda Rp1,8 milyar, enam lainnya proses sedang berjalan.
“Ada tujuh proses penyidikan, satu baru diputus dan enam sedang diproses, tindak pidana di perpajakan sebagai efek patuh pajak,” ujar dia. (irf)

loading...
Click to comment
To Top