Gugatan Ridwan Zakariah Terancam Ditolak? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Gugatan Ridwan Zakariah Terancam Ditolak?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang perdana untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang berlangsung selama dua hari sejak Kamis – Jum’at kemarin. Khusus di Sultra, dari diantara lima daerah yang memasukkan gugatan, seluruhnya meminta agar hakim mengabulkan permohonan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) karena dinilai sarat akan kecurangan.

Lima daerah yang dimaksud adalah Pilkada Kabupaten Konawe Utara (Perkara No 75/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Buton Utara (Perkara No. 94/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Muna (Perkara No. 120/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Konawe Kepulauan (Perkara No. 30/PHP.BUP-XIV/2016) dan Kabupaten Wakatobi (Perkara No. 117/PHP.BUP-XIV/2016). Sidang kelima daerah tersebut berlangsung di ruang panel 3 mulai pukul 16.00 WIB – 21.00 WIB.

Dalam sidang Pilkada Butur, penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPUD Buton Utara dituding berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1 Abu Hasan – Ramadio selaku pihak terkait. Hal itu diungkapkan Iman Nasef selaku kuasa hukum pasangan nomor urut 3 Ridwan Zakariah – La Djiru selaku pemohon.

“Pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 13.30 WITA, saat itu masih berlangsung proses pemungutan suara dengan beberapa puluh pemilih masih belum menggunakan haknya. Tapi ketua KPU Kabupaten Buton Utara dengan membawa kekurangan surat suara untuk TPS 1 Desa Bira,  Kecamatan Kulisusu justru memberikan pernyataan yang kurang lebih berbunyi paslon nomor urut satu sudah menang ribuan suara,” papar Nasef.

Berdasarkan argumentasi beserta bukti yang dimiliki, Pemohon yakin bahwa penyelenggara Pilkada Buton Utara telah melakukan upaya pemenangan terhadap Pihak Terkait. Hal tersebut selain melanggar prinsip penyelenggaraan pilkada,  juga merugikan perolehan suara Pemohon yang hanya selisih sebesar 1,97 persen dari Pihak Terkait.

Menariknya, Patrialis Akbar yang saat itu memimpin jalanya persidangan mempertanyakan formulasi perhitungan selisih suara yang dilakukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 3 sebesar 1,97 persen. “Saya minta konfirmasi bagaimana cara Saudara menghitung persentase perbedaan selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Tadi dikatakan 1,97 persen, bagaimana cara menghitungnya? Coba jelaskan,” tanya Patrialis kepada Nasef.

Menjawab pertanyaan tersebut, Nasef menguraikan bahwa persentase selisih tersebut didapatkan dari menghitung jumlah perolehan suara (perolehan suara Pemohon, red) yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar 37.797 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut kemudian dihitung besaran dua persennya. Ternyata setelah dikalkulasi dengan perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon menemukan angka 740 yang bila dipersentase menjadi 1,97 persen.

Mengetahui hal tersebut, Suhartoyo selaku hakim anggota menimpali bahwa formulasi perhitungan persentase yang dilakukan Pemohon berbeda hasilnya dengan perhitungan Suhartoyo. “Kalau saya hitung dengan PMK (menggunakan formulasi penghitungan sesuai Pasal 6 PMK No. 5 Tahun 2015, red) ditemukan persentasi di atas tiga persen,” jelas Suhartoyo terperinci.

Untuk diketahui, Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015 memang mengatur bahwa persentase dihitung dari jumlah suara terbanyak berdasarkan penetapan perhitungan suara oleh Termohon. Jika berdasarkan hitungan hakim yang dianggap benar, maka besar kemungkinan gugatan pasangan nomor urut 3 Ridwan Zakariah – La Djiru bakal ditolak karena melebihi syarat gugatan 2 persen.  (hrm)

loading...
Click to comment
To Top