Awali 2016, Sejumalah Fraksi DPRD Kalsel Dirombak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Awali 2016, Sejumalah Fraksi DPRD Kalsel Dirombak

FAJAR.CO.ID, BANJARMASIN – Mengawali 2016, sejumlah fraksi di DPRD Kalsel melakukan perombakan terhadap anggotanya yang duduk di komisi. Ada dua fraksi yang melakukan perubahan susunan keanggotaan komisi di DPRD Kalsel yakni PDIP dan Golkar.

Anggota Fraksi PDIP yang dipindah adalah H Rosehan NB dari Komisi I ke Komisi IV. Mantan wakil gubernur ini menggantikan posisi almarhumah Hj Farida Supiati yang meninggal karena sakit. Sedangkan kursi di komisi I dari Fraksi PDIP tidak ada penggantinya.

Sementara dari Fraksi Partai Golkar, Supian HK yang dulu di Komisi I pindah ke Komisi II. Sedangkan posisi Supian HK digantikan Hasan yang sebelumnya di Komisi II. Kemudian Misri Syarkawie pindah dari Komisi I ke Komisi III menggantikan HM Thamrin.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H Rosehan NB mengatakan, perubahan posisi di komisi ini merupakan perintah partai yang harus dilaksanakan. “Kita di manapun posisinya tidak jadi masalah. Yang penting bisa melaksanakan tugas dan fungsi dewan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang sama, yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Jadi, dengan perpindahan komisi ini tidak mempengaruhi dengan tugas kedewanan yang diembannya.

“Saya tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda maupun Pergub serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah daerah,” tegas mantan Ketua BNNP Kalsel ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, Murhan Effendi mengatakan, perubahan susunan keanggotaan fraksi Partai Golkar di komisi bisa saja dilakukan. “Perubahan susunan keanggotaan di komisi ini sudah dievaluasi dan sesuai petunjuk dewan pimpinan Partai Golkar,” terangnya.

Ia mengungkapkan, kalau sudah menjadi keputusan partai tentu semua anggota Fraksi Partai Golkar wajib melaksanakan perintah partai tersebut. “Fraksi adalah perpanjangan tangan partai di dewan. Jadi setiap perubahaan susunan keanggotaan di komisi merupakan perintah partai yang harus dilaksanakan dan dipatuhi,” tegas Murhan. (hni/indopos)

loading...
Click to comment
To Top