Pakar HTN: Apa Alasan Konstitusional Mengganti Fahri Hamzah? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

Pakar HTN: Apa Alasan Konstitusional Mengganti Fahri Hamzah?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara yang juga Pendiri Sidin Constitution, Irmanputra Sidin mengatakan, partai politik tidak bisa sesuka hati mengganti atau merotasi unsur pimpinan DPR dari jabatannya. Partai harus memiliki alasan-alasan konstitusional yang bisa dipertanggungjawabkan jika ingin mengganti pimpinan DPR.

“Harus ada alasan-alasan konstitusional yang bisa dipertanggungjawabkan jika parpol ingin mengganti pimpinan DPR, sebab pengangkatan pimpinan DPR bukan seperti pergantian anggota kabinet yang bisa asal diganti,” ujar Irman di Jakarta, Minggu (10/1).

Pimpinan DPR memang diusulkan oleh partai politik, namun usulan itu kemudian diputuskan oleh DPR melalui sidang paripurna.

“Makanya untuk menggantinya harus ada alasan konstitusional seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, keputusan MKD karena melanggar kode etik dan alasan-alasan lain yang diatur dalam konstitusi. Seperti pada kasus Setya Novanto, dia mengundurkan diri bukan dicopot oleh partai, makanya mau tidak mau partai menggantinya,” tegasnya.

Seorang pimpinan DPR tegas Irman, tidak boleh diganti karena dia sering ngomong karena memang tugas anggota DPR apalagi pimpinan itu adalah ngomong. “Emang tugas anggota DPR itu ngomong. Justru kalau tidak pernah ngomong yang harus dipertanyakan,” imbuhnya.

Pimpinan DPR juga tidak boleh diganti karena misalnya membela pimpinan DPR lainnya, seperti halnya yang dilakukan Fahri Hamzah terhadap Setya Novanto. “Kalau alasan PKS mencopot Fahri Hamzah misalnya karena dianggap terlalu membela Novanto, maka itu bukan alasan konstitusional,” tegasnya.

Alasan politis karena Fahri dianggap membela Setya Novanto tidak bisa digunakan untuk mencopotnya. “Pembelaan Fahri terhadap Novanto kan sama halnya jika dia membela presiden misalnya. Lantas apa kalau dia membela presiden, dia juga dievaluasi?,” tanya Irman.

Menurut Irman, garis kebijkana partai tetap tidak boleh sembarangan dan keluar dari bingkai konstitusi. Boleh saja partai mengatakan bahwa hal keputusan pergantian adalah garis kebijakan partai, namun menuruntnya garis kebijakan tersebut juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Garis kebijakan partai harus tetap berada dalam bingkai konstitusi.

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan partainya tengah melakukan evaluasi terhadap kader-kadernya termasuk terhadap Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top