PDIP Suarakan untuk Hidupkan Ladi GBHN – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

PDIP Suarakan untuk Hidupkan Ladi GBHN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) I di JI EXPO Kemayoran, hari ini, Minggu (10/1). Melalui rakernas, PDIP hendak kembali menyuarakan perubahan atau amandemen atas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahma‎d Basarah mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ada hanya mengatur haluan pemerintahan selama 5 tahun ke depan sebagai perwujudan visi dan misi pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, program pembangunan hanya disusun oleh pemerintah sehingga berubah-ubah ketika mengalami pergantian presiden.

“Padahal haluan negara harus mencerminkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak pemerintah semata,” ujar Basarah saat ditemui di JI EXPO, Kemayoran, Minggu (10/1). ‎

Menurutnya, ada dua skenario untuk mewujudkan kembali GBHN. Pertama adalah menginisiasi amandemen UUD NRI 1945 secara terbatas. Tujuannya untuk meninjau ulang keberadaan MPR, sekaligus memberinya wewenang untuk menyusun dan menetapkan GBHN.

Namun, jika agenda itu yang dipilih maka maka diperlukan prasyarat politik berupa konsensus nasional melalui fraksi-fraksi dan perwakilan DPD di MPR. Dengan demikian konsensus itu mencerminkan kesepakatan seluruh elemen bangsa.

“Dengan demikiam, bisa kita tutup kemungkinan adanya penumpang gelap yang akan menyusupkan kepentingannya masing-masing dalam agenda amandemen UUD NRI 1945,” tuturnya. ‎

Skenario kedua dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3), serta UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Basarah menuturkan, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 harus dirubah agar penyusunan rencana pembangunan tidak terpusat di pemerintah. Tujuannya agar lembaga-lembaga negara lainnya bersama-sama untuk bersinergi dan berkesinambungan mencapai tujuan bernegara.

Sementara UU MD3 diubah sehingga MPR, DPR dan DPD masing-masing memiliki undang-undang sendiri. Selanjutnya, dalam UU tentang MPR dimasukkan kewenangan bagi lembaga negara yang kini dipimpin Zulkifli Hasan itu untuk menyusun dan menetapkan GBHN.

“Sementara UU 12 Tahun 2011 diubah dengan menetapkan kembali status hukum TAP MPR sebagai hirarki norma hukum yang  mengikat ke luar secara hukum,” tegasnya.(dna/JPG)

loading...
Click to comment
To Top