Komisi C Prihatin Renovasi Jembatan Desa Terganjal UU – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Komisi C Prihatin Renovasi Jembatan Desa Terganjal UU

KUDUS  – Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat aturan penyalurah bantuan hibah membuat program pembangunan jembatan di pedesaaan menjadi terhambat. Sebab, dalam aturan tersebut mensyaratkan bila penerima hibah harus memiliki badan hukum. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran Pemkab Kudus untuk membangun jembatan tidak bisa terserap.
“Ya kita tidak berani lah menyalurkan. Nanti kita berurusan dengan hukum. Memang dilemma, satu sisi warga membutuhkan jembatan segera dibangun, tapi pemkab juga khawatir terjerat aturan hukum,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kudus, Agus Imakudin.
Menurut Agus Imakudin, pada APBD 2015 lalu ada puluhan jembatan yang masuk program pembangunan melalui jarring aspirasi dewan. Namun anggaran yang mencapai Rp 50 miliar itu terpaksa harus dikembalikan lagi ke kas daerah . Untuk jembatan kecil mungkin masih bisa dikerjakan dengan menggunakan anggaran dana desa sekitar Rp 100 jutaan. Namun untuk jembatan desa yang cukup lebar maka membutuhkan dana lebih. Hal ini tentu akan sangat menyedot dana desa sehingga membuat program lainya menjadi terganggu.
Sebagai solusinya, Udin – sapaan akrabnya -, pihak DPRD memberikan masukan ke semua desa untuk mendata jalan desa yang ada akses jembatanya. Kemudian apabila dalam pembangunan jembatan tersebut membutuhkan anggaran besar diatas 300 juta maka segera mengubah status jalan desa menjadi jalan kabupaten.
“Kalau sudah berubah menjadi jalan kabupaten, maka proyek pembangunan akan mendapatan anggaran dari pemkab. Dana desa menjadi ringan dan bisa maksimal digunakan untuk program yang mensejahterakan rakyatnya,” terangnya.
Dijelaskan, proses perubahan status tersebut tidak memerlukan waktu lama karena tidak harus menunggu peraturan daerah. Namun cukup melalui peraturan Bupati. Sehingga apabila semua kelengkapan sudah dipenuhi, seperti rapat desa, persetujuan warga dan kecamatan maka bisa disahkan oleh Pemkab.
“Kalau nanti pertengahan tahun sudah ada perubahan status, maka program pembangunan bisa dianggarkan pada perubahan APBD 2016,” urainya.
Wakil rakyat yang sedang menempuh pendidikan S-3 ini kemudian mencontohkan proses yang dilakukan di Desan Loram Kulon. Desa ini ingin membangun jembatan Kali Gondang Rejo I yang kondisinya sudah ada tiga retakan besar pada dinding dindingnya. Diperkirakan jembatan ini bakal menelan anggaran di atas Rp500 juta.
“Kalau saya memperkirakan Rp 800 an juga. Kalau anggaran itu dibebankan ke dana desa ya habis to, makanya solusinya mengajukan perubahan status jalan dan jembatan ini dari desa ke Kabupaten. Kebetulan ini wilayah dapil saya dan tempat jarring aspirasi. Nanti saya bantu ke Pemkab. Untuk desa-desa lain kita berharap melakukan hal seperti ini,” tandasnya. (sf)

loading...
Click to comment
To Top