KPK Isyaratkan Banding Vonis SDA – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

KPK Isyaratkan Banding Vonis SDA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Itu setelah SDA -sapaan Suryadharma- dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan dalam sidang putusan, Senin (11/1) kemarin.

“Biasanya kalau jauh dari dua pertiga tuntutan, KPK akan banding,” kata Wakil Ketua KPK La Ode M Syarief saat dihubungi wartawan, Selasa (12/1).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut agar politikus PPP itu dihukum dengan pidana penjara selama sebelas tahun dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar ganti rugi keuangan negara sebesar Rp 2,325 miliar plus pencabutan hak politik. Namun dalam vonis, SDA hanya diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,8 miliar.

Terkait wacana pengajuan banding, mantan Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu mengaku belum mengetahui kapan bakal diajukan. ‎”Kami akan bicarakan di kantor pagi ini,” ujarnya.

SDA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar, Staf Khusus Menag Ermalena, Mulyanah Acim yang merupakan ajudan istri SDA Wardatul Asriah, dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukhlisin.

[NEXT-FAJAR]‎

SDA dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan memanfaatkan sisa kuota haji nasional untuk memberangkatkan kerabat dan orang-orang yang direkomendasikan komisi VIII DPR menjadi petugas haji pada periode 2010 hingga 2013.

Dia juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai menteri agama dengan menunjuk langsung majmuah konsorsium pemondokan, catering, dan hotel transito bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang diusulkan komisi VIII DPR.

Lebih jauh, SDA dinyatakan terbukti menyalah gunakan dana operasional menteri (DOM) untuk keperluan pribadi sejak 2010 hingga 2013 hingga merugikan negara sebesar Rp 1,8 miliar. (put/jpg)

Click to comment
To Top